OJK Minta Holding Ultra Mikro Tingkatkan Manajemen Risiko

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan holding ultra mikro untuk terus berkomitmen meningkatkan governance dan manajemen risiko. Holding ultra mikro merupakan gabungan dari tiga entitas, dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan PT Pegadaian (Persero) bergabung ke pelukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
 
"Saya hanya mengingatkan, terutama kepada BRI, PMN, dan Pegadaian bahwa bisnis modelnya akan banyak sekali terjadi afiliasi, transaksi yang cukup material, dan transaksi yang punya benturan kepentingan. Mudah-mudahan perhatian terhadap governance dan manajemen risiko itu semakin tinggi," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, dalam IDX Opening Bell: Right Issue BRI, Rabu, 29 September 2021.
 
Hoesen menyambut baik langkah holding ultra mikro yang kedepannya akan terus meningkatkan kinerja bisnisnya menjadi lebih profesional. Hal itu termasuk langkah tiga entitas raksasa ultra mikro tersebut untuk menjadi korporasi yang baik.
Ia bercerita bahwa kerangka pengawasan di OJK tidak hanya bertumpu pada kesehatan kinerja keuangan perusahaan semata. Otoritas justru 'memelototi' compliance (kepatuhan) dan risk management (manajemen risiko) perusahaan.
 
"Pertumbuhan (bisnis) kadang-kadang setiap tahunnya bisa naik bisa turun, tapi yang berlangsung dalam jangka panjang adalah compliance dan risk management. Tetapi kalau kita mau jalan jauh ya memang harus bicara governance dan bicara risk management, di samping bicara masalah performance financial," tuturnya.
 
Di sisi lain, OJK juga mengapresiasi upaya BRI yang telah berhasil melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue. Dalam aksi tersebut, BRI melepas 28,2 miliar saham baru yang diperdagangkan dengan nilai perolehan dana penuh sebesar Rp96 triliun.
 
"Kita ucapkan syukur bahwa proses right issue-nya sukses, luar biasa. Prosesnya juga sangat baik. Ini menjawab keraguan dari para investor dan pengamat terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Bahkan keraguan terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia," sebut dia.
 
Hoesen setuju dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyatakan bahwa basis ekonomi RI saat ini bertumpu pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, dorongan kebijakan terhadap UMKM diperlukan guna memacu pemulihan ekonomi nasional.
 
UMKM merupakan kontributor utama pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, porsi UMKM domestik mencapai 99,9 persen terhadap total jumlah usaha, menyerap 97,05 persen tenaga kerja Indonesia, dan berkontribusi terhadap Produk domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen.
 
"Kami di OJK tentunya sangat mendukung bagaimana UMKM bisa terus tumbuh. Apapun yang dilakukan tentunya kami sangat support penuh," tutup Hoesen.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id