Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Dana Pensiun BUMN Masih Perlu Didukung untuk Terus Tumbuh

Ekonomi dana pensiun
Angga Bratadharma • 15 Oktober 2020 15:13
Jakarta: Dana Pensiun yang didirikan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang signifikan di Indonesia. Data terakhir menunjukkan dana pensiun BUMN mencapai Rp149 triliun atau 52 persen dari total dana pensiun di Tanah Air yang senilai Rp289 triliun.
 
Dari dana pensiun BUMN yang sebesar Rp149 triliun tersebut, sekitar 68 persen atau Rp101 triliun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Manfaat Pasti (MP). Namun, sekitar 67 persen DPPK MP BUMN memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100 persen. RKD adalah salah satu ukuran kesehatan DPPK MP.
 
RKD adalah rasio kekayaan Dana Pensiun dibagi dengan kewajiban Dana Pensiun. Jika RKD mencapai 100 persen atau lebih, pendanaan Dana Pensiun dalam keadaan dana terpenuhi. Jika RKD berada di bawah 100 persen pendanaan Dana Pensiun disebut dalam keadaan dana tidak terpenuhi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan selisih kurang antara kekayaan Dana Pensiun dengan kewajibannya disebut kekurangan pendanaan atau defisit. Adapun total defisit DPPK MP BUMN cenderung membesar. Sementara itu, terjadi pula penambahan jumlah DPPK MP BUMN yang masuk dalam kategori Dana Pensiun dengan RKD di bawah 100 persen.
 
Terkait hal tersebut, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan, rasio kecukupan dana DPPK MP BUMN yang berada di bawah 100 persen disebabkan oleh pertumbuhan gaji yang lebih besar dari asumsi dan return yang lebih rendah dari target bujet.
 
"Jadi, dapen yang tadinya dana terpenuhi bisa berubah dalam satu tahun atau beberapa waktu ke depan menjadi dana tidak terpenuhi," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Untuk mengatasi RKD di bawah 100 persen tersebut, perlu ada injeksi atau setoran tambahan agar kekurangan tersebut bisa tertutupi. Sementara itu, mengenai investasi dana pensiun BUMN, dia mengatakan, harus lebih likuid. Beberapa instrumen di pasar finansial bisa menjadi pilihan.
 
Dengan catatan, lanjutnya, memiliki risiko kecil seperti SBN, fixed income, SUN, SBSN, ORI, dan obligasi korporasi berperingkat AAA. Selain itu, dana pensiun bisa ditempatkan di pasar uang, seperti deposito. "Untuk investasi jangka pendek, tidak bijak apabila ditaruh di saham, apalagi properti,” jelas dia.
 
Diperkirakan lebih dari 80 persen DPPK BUMN memiliki portofolio investasi dalam bentuk penyertaan langsung dan tanah atau bangunan. Padahal, investasi tersebut tergolong kurang likuid sehingga cenderung kurang optimal. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap likuiditas dana pensiun.
 
Belum lagi, masalah pengawasan yang belum optimal dan tata kelola yang kurang prudent. Sebab itu, dibutuhkan semacam arahan investasi untuk DPPK MP BUMN agar penempatan investasi dana pensiun lebih aman dan pengawasan lebih optimal.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif