Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Bank Indonesia (BI) berpeluang mendorong rupiah kembali ke kisaran Rp15.000 per dolar AS, seiring perbaikan fundamental ekonomi nasional.
Optimisme tersebut disampaikan Purbaya di tengah penguatan rupiah pada perdagangan terakhir.
Pada penutupan perdagangan di Jakarta, Selasa, rupiah menguat 44 poin atau 0,26 persen menjadi Rp16.754 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.798 per dolar AS.
Purbaya menilai level Rp15.000 per dolar AS bukanlah sasaran yang terlalu sulit dicapai, apabila didukung kebijakan ekonomi yang konsisten dan perbaikan fundamental yang berkelanjutan.
"Menurut saya, kalau rupiah bergerak ke sekitar Rp15.000 per dolar AS, itu tidak terlalu sulit. Saya tidak bisa berbicara mewakili bank sentral, tapi kalau saya di posisi mereka, level itu bukan sesuatu yang sulit dicapai," kata Purbaya dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 4 Februari 2026.
| Baca juga: Ini Daftar Mata Uang Terkuat di Dunia |
Pertumbuhan ekonomi jadi penopang rupiah
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata dia, akan membuat masyarakat makin sejahtera, sehingga pada akhirnya modal asing akan mengalir dengan sendirinya.Investor asing, lanjutnya, ingin mengambil porsi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) masuk, rupiah akan bergerak menguat.
"Ketika orang melihat saya bekerja serius memperbaiki kondisi ekonomi, dan ketika mereka mulai melihat ekonomi benar-benar membaik, modal akan masuk dan rupiah akan menguat hampir secara otomatis," ujar Purbaya.
Purbaya juga menambahkan nilai tukar rupiah saat ini tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia.
Dia pun menyangsikan kondisi rupiah saat ini akan memicu krisis seperti tahun 1997-1998.
Sebab, otoritas saat ini bergerak dengan selaras untuk menjaga level nilai tukar rupiah.
Selain BI yang memainkan peran utama, juga ada otoritas lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di antaranya Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
