Cerita itu bermula pada tahun-tahun awal setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia memang telah menyatakan diri sebagai negara merdeka, tetapi belum memiliki mata uang nasional yang diterbitkan sendiri. Berbagai jenis uang masih beredar di masyarakat, mulai dari uang pendudukan Jepang hingga uang De Javasche Bank.
Situasi semakin rumit setelah Netherlands Indies Civil Administration (NICA) kembali bersama Sekutu dan mengedarkan mata uangnya. Persoalan uang pun tidak sekadar berkaitan dengan transaksi ekonomi. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan untuk menegaskan kewenangan negara dalam menentukan alat pembayaran yang berlaku di wilayahnya.
Bank Indonesia melalui catatan "Museum BI, Uang Awal Kemerdekaan RI" menjelaskan, pemerintah pada awalnya belum dapat segera mencetak mata uang sendiri karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Melalui Maklumat 2 Oktober 1945, pemerintah menyatakan uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Sehari kemudian, pemerintah mengakui mata uang yang telah beredar hingga masa pendudukan Jepang sebagai alat pembayaran yang sah.
ORI, tanda kemerdekaan dalam bentuk uang
Keinginan untuk memiliki mata uang sendiri kemudian diwujudkan melalui penerbitan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Persiapannya tidak berlangsung singkat. Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945.
Proses pencetakan menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kebutuhan bahan hingga situasi keamanan. Pada Mei 1946, kondisi di Jakarta membuat kegiatan pencetakan harus dihentikan dan dipindahkan ke sejumlah daerah, antara lain Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo.
Setelah melalui proses panjang, ORI resmi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946. Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia di Yogyakarta mengenai pemberlakuan mata uang tersebut.
Kehadiran ORI memiliki arti lebih dari sekadar tersedianya alat transaksi. Uang itu menjadi penanda bahwa Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan mata uang sendiri. Bank Indonesia mencatat, ORI bahkan tetap diedarkan secara gerilya ketika situasi keamanan belum memungkinkan distribusi berjalan normal.
Ketika hubungan antara pemerintah pusat dan sejumlah daerah terputus akibat Agresi Militer Belanda, kebutuhan uang tunai di daerah juga harus dipenuhi. Pemerintah kemudian memberi kewenangan kepada pemimpin daerah untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) yang berlaku sementara di wilayah masing-masing.
ORIDA diterbitkan di sejumlah daerah, antara lain Sumatra, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Kehadiran uang daerah tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat dan pemerintah berupaya menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah situasi perang.
Dari alat perjuangan menjadi identitas bangsa
Seiring perjalanan negara, rupiah terus mengalami perubahan. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia.
Hal itu terlihat dari desain uang yang menampilkan tokoh-tokoh nasional, seni, budaya, serta kekayaan alam. Pada uang kertas, gambar pahlawan nasional menjadi bagian utama di sisi depan. Sementara itu, sisi belakang menampilkan unsur kebudayaan, seperti tarian, pemandangan alam, dan flora khas Indonesia.
Bank Indonesia dan pemerintah mempertahankan pendekatan tersebut dalam penerbitan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022. Tujuh pecahan, mulai dari Rp1.000 hingga Rp100.000, resmi berlaku dan diedarkan pada 17 Agustus 2022, bertepatan dengan peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI.
Penerbitan uang emisi 2022 juga menunjukkan perubahan dari sisi kualitas. Bank Indonesia memperkuat ketajaman warna, unsur pengaman, serta ketahanan bahan uang agar rupiah semakin mudah dikenali keasliannya dan lebih sulit dipalsukan.
Fitur keamanan mengikuti perkembangan teknologi
Di balik desain yang terlihat, uang rupiah modern dilengkapi sejumlah unsur pengaman. Masyarakat dapat mengenali keaslian uang melalui pemeriksaan secara visual, dengan meraba permukaannya, maupun menerawangnya ke arah cahaya.
Beberapa fitur yang digunakan antara lain tanda air atau watermark, benang pengaman, tulisan mikro, tinta yang berubah warna, gambar tersembunyi, serta gambar saling isi atau rectoverso. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu masyarakat mengenali uang asli sekaligus menyulitkan upaya pemalsuan.
Penguatan itu merupakan bagian dari pengelolaan uang rupiah yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI bertugas mengelola rupiah mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, hingga pemusnahan.
Pengelolaan tersebut tidak hanya bertujuan menyediakan uang yang layak edar. Ketersediaan pecahan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sementara kualitas dan keamanannya harus terus dijaga.
Rupiah di tengah transaksi digital
Kini, masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui berbagai instrumen non-tunai, seperti kartu, cek, bilyet giro, hingga uang elektronik berbasis kartu maupun server. Perkembangan tersebut mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi tidak menghilangkan kedudukan rupiah sebagai mata uang nasional.
Bank Indonesia membedakan sistem pembayaran tunai yang menggunakan uang kertas dan logam dengan sistem pembayaran non-tunai yang memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran. Keduanya menjadi bagian dari sistem pembayaran yang mendukung aktivitas ekonomi.
Perjalanan dari ORI yang diedarkan dalam situasi perang hingga rupiah dengan fitur keamanan modern memperlihatkan bagaimana mata uang Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Bentuk dan teknologinya dapat berubah, tetapi fungsinya tetap penting dalam kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, rupiah bukan sekadar angka nominal yang digunakan untuk membeli barang atau membayar jasa. Di dalamnya terdapat jejak perjuangan, identitas, dan upaya panjang Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi.
