Melalui program Transformasi BPD yang telah dicanangkan OJK sejak 2015, sebutnya, OJK berkomitmen untuk mengoptimalkan kontribusi BPD pada perekonomian daerah, memperkuat pondasi organisasi BPD, dan meningkatkan kualitas tata kelola serta manajemen risiko BPD.
"Terlebih di masa pandemi ini BPD harus mampu menggerakkan perekonomian daerah," tegas Wimboh dikutip dari instagram resminya @wimboh.ojk, Rabu, 9 Desember 2020.
Oleh karena itu, sambung Wimboh, OJK sangat mengapresiasi pernyataan dan komitmen bersama dengan Kemendagri, PPATK, dan KPK untuk mengakselerasi transformasi BPD. Terutama dalam penerapan tata kelola dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Komitmen bersama yang juga ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama, dan Direktur Utama BPD seluruh Indonesia ini diharapkan tidak hanya menjadi momen seremonial, melainkan menjadi moment of truth dalam mengoptimalkan kelanjutan transformasi BPD.
"Pengurus BPD wajib berintegritas, profesional, dan terus transformatif dengan digital minded yang kuat sesuai dengan perubahan perilaku masyarakat," ungkap dia.
Menurut Wimboh, BPD dapat memanfaatkan peluang yang dimilikinya secara optimal untuk tumbuh secara sehat dan berperan lebih besar bagi perekonomian daerah dengan tetap berada pada koridor tata kelola yang baik. "Di sinilah kami di OJK akan terus mengawal pelaksanaan transformasi BPD," tuturnya.
Di sisi lain, Wimboh mengklaim bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari penguatan ekonomi daerah yang saat ini mulai terlihat dari penyaluran kredit BPD yang tetap tumbuh positif sebesar 4,99 persen (yoy) dan 3,29 persen (ytd) per Oktober 2020.
"Untuk itu, akselerasi program transformasi BPD menjadi prioritas kami agar BPD menjadi lebih kompetitif, kuat, dan kontributif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
