"Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian," kata Mahendra saat bertemu dengan Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari siaran pers, Sabtu, 20 Agustus 2022.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.
Selain itu juga dibahas fokus dalam peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan restrukturisasi kredit covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global terhadap pemulihan perekonomian nasional.
Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi covid-19, Mahendra menyampaikan bahwa saat ini jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan. Namun demikian, masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya.
Baca juga: RI Tetap Harus Waspada Meski Stabilitas Keuangan Terjaga |
Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program antara lain Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang sampai dengan kuartal II-2022 tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp27,66 triliun serta berbagai program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
"Kami juga menyampaikan berbagai kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian seperti keterlibatan OJK dalam Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) dan Kelompok Kerja (Pokja) DNKI," papar Mahendra.
Dalam kesempatan itu, Airlangga Hartarto mengharapkan OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM, meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank, serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News