Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan perubahan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Ia menilai bangsa Indonesia tidak seharusnya takut terhadap tekanan dari pihak mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menanggapi dinamika yang berkembang terkait rencana reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global tersebut. Dalam keterangannya yang dikutip dari program Breaking News Metro TV, Rabu, 21 Oktober 2026, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan.
"Dia mau menakut-nakutin kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar," ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat untuk mempertahankan kedaulatan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tekanan. Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa.
"Kita rela berkorban dan tidak kenal menyerah, saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.
Selain menegaskan sikap Indonesia terhadap MSCI, Prabowo turut menyinggung kemungkinan penerapan langkah penghematan yang lebih besar apabila situasi mengharuskannya. Ia menyampaikan bahwa Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul.
"Kita lebih hemat lagi nanti," tuturnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian pelaku pasar terhadap rencana MSCI mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia. Kebijakan itu berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks saham global dan menjadi perhatian investor yang menjadikan indeks MSCI sebagai salah satu acuan pengelolaan portofolio.
MSCI Soroti Transparansi Pasar Saham Indonesia
MSCI mengumumkan dimulainya konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia pada 16 Oktober 2026. Melalui rencana tersebut, status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market berpotensi diubah menjadi pasar mandiri atau standalone market.
Namun, usulan tersebut belum menjadi keputusan final. MSCI masih memberikan kesempatan kepada pelaku pasar untuk menyampaikan pandangan dan masukan hingga 30 April 2027. Keputusan akhir mengenai klasifikasi Indonesia dijadwalkan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027.
Dalam evaluasi klasifikasi pasar yang dilakukan pada Juni 2026, MSCI mencatat adanya kekhawatiran signifikan dari pelaku pasar mengenai kelayakan investasi di pasar saham Indonesia. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.
Persoalan tersebut dinilai penting karena investor global membutuhkan informasi yang memadai untuk menilai kepemilikan saham, likuiditas, serta ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar.
MSCI sebelumnya juga telah meminta perbaikan terhadap sejumlah aspek transparansi dan tata kelola pasar. Otoritas Indonesia kemudian mengumumkan berbagai rencana reformasi, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, perincian klasifikasi investor, serta pelaporan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).
Selain itu, Indonesia menyiapkan peta jalan untuk meningkatkan persyaratan minimum free float menjadi 15%. Free float merupakan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik, tidak termasuk saham yang dimiliki pihak-pihak yang tidak bebas memperdagangkannya.
Meski berbagai langkah perbaikan telah diumumkan, MSCI menilai investor institusional masih membutuhkan bukti bahwa reformasi tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, masa konsultasi hingga April 2027 akan menjadi periode penting bagi Indonesia untuk menunjukkan efektivitas pembenahan pasar modal. Hasilnya akan menentukan apakah MSCI tetap melanjutkan usulan perubahan klasifikasi atau mempertimbangkan kembali status Indonesia sebagai pasar berkembang.
Di tengah proses tersebut, pernyataan Prabowo memperlihatkan sikap pemerintah dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, bagi pasar modal, perhatian investor tetap akan tertuju pada langkah konkret untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan kepercayaan terhadap perdagangan saham Indonesia.
