Ilustrasi. FOTO: MI/ROMMY PUJIANTO
Ilustrasi. FOTO: MI/ROMMY PUJIANTO

Perbankan Diminta Terapkan Asas Kehati-Hatian dalam Salurkan Kredit

Ekonomi Perbankan batu bara Kredit Penyaluran Kredit Baru
Angga Bratadharma • 12 Mei 2022 14:20
Jakarta: Studi dari lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mencatat masih banyak perbankan yang memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.
 
Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 terkait penerapan pembiayaan berkelanjutan oleh perbankan. Informasi tersebut pun dibenarkan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif.
 
Dia menyebut sebanyak enam bank di Indonesia memberikan pendanaan untuk industri batu bara, bahkan jumlahnya mencapai Rp89 triliun. Pengucuran dana untuk pembiayaan perusahaan tambang batu bara banyak terjadi di Sumatra Selatan hingga Kalimantan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa mengatakan bank seharusnya mengedepankan asas kehati-hatian karena yang dikelola adalah dana masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum di internal.

 
"Pada dasarnya di dalam lembaga perbankan dikenal adanya asas prudencial banking dalam mengelola keuangan serta pembiayaan yang melibatkan bank. Jadi sikap bank harus sangat berhati-hati karena menyangkut dana nasabah," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 Mei 2022.
Jika terpaksa harus membiayai, lanjutnya, perbankan harus mendapatkan jaminan atau agunan dari para perusahaan pertambangan yang berniat meminjam dana. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum maka penegak hukum seperti KPK maupun Kejaksaan harus turun tangan.  
 
"Bila hal ini dilanggar ketentuan dalam UU Perbankan mengenai prudencial banking ini ada dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, di mana ancaman pidananya minimal tiga tahun dan maksimal delapan tahun (penjara) dan denda maksimum Rp100 miliar," ujar Eva.

Transparansi ke publik

Pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan muculnya dugaan pendanaan perusahaan batu bara tanpa agunan harus direspons dengan transparansi ke publik, sehingga tidak menimbulkan asumsi. "Jika publik tahu belakangan akan berpengaruh terhadap citra perusahaan, kinerja ESG perusahaan juga akan menurun dan dampaknya pasti merugikan perusahaan sendiri," kata dia.
 
Terkait masalah tersebut, Deni mengatakan, sebetulnya Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang menjadi acuan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan pembiayaan.
 
"Namun memang belum ada sanksi ataupun insentif yang diberikan kepada LJK. Perlu adanya pengawasan serta review (sanksi dan insentif) jika ingin pembiayaan berkelanjutan dapat benar-benar berjalan," pungkasnya.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif