Langkah penyelamatan polis ini menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil pemerintah, ketimbang harus melikuidasi Jiwasraya yang diyakini akan menambah kerugian para pemegang polis.
"Pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali restrukturisasi. Restrukturisasi adalah pilihan realistis karena biaya likuidasi akan jauh lebih tinggi," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Saat ini, manajemen baru Jiwasraya bersama Tim Gabungan (Kementerian BUMN dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) tengah mematangkan skema penawaran terbaik.
Satu skema yang sedang dimatangkan adalah pengembalian 100 persen dana para pemegang polis yang dihitung dari nilai tunai dengan cara mencicil.
Ada pula skema pengembalian dana pemegang polis yang dihitung dari penyesuaian nilai tunai dengan cara dicicil, namun dalam jangka waktu yang lebih pendek.
Adapun dalam pelaksanaan program penyelamatan polis nasabah Jiwasraya, pemerintah bersama DPR telah menyepakati besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan kepada IFG Life sebagai perusahaan yang diproyeksikan akan menampung polis-polis nasabah yang sepakat mengikuti program penyelamatan.
PMN dengan nilai Rp22 triliun ini akan dicairkan dalam dua tahun anggaran yakni Rp12 triliun pada 2021 dan Rp10 triliun berikutnya pada 2022.
Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmoko mengatakan usulan restrukturisasi pemegang polis Jiwasraya setelah mendapat persetujuan dari Komisi VI dan Panja Komisi VI akan diumumkan kepada publik pada 1 November 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
