Ilustrasi Bank Indonesia terapkan skema burden sharing - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi Bank Indonesia terapkan skema burden sharing - - Foto: MI/ Ramdani

BI Gelontorkan Rp380,74 Triliun untuk Skema Burden Sharing

Ekonomi Bank Indonesia pandemi covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional Skema Burden Sharing
Husen Miftahudin • 13 Oktober 2020 16:42
Jakarta: Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah demi mendorong pemulihan ekonomi nasional. Utamanya terkait skema berbagi beban (burden sharing) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
 
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan hingga 8 Oktober 2020, bank sentral sudah menggelontorkan sebanyak Rp380,74 triliun untuk skema berbagi beban. Upaya itu dilakukan melalui tiga mekanisme.
 
Mekanisme pertama dilakukan dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp60,18 triliun. Langkah ini termasuk dengan skema lelang utama, greenshoe option (GSO), dan private placement.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mekanisme ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 16 April 2020," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bank Indonesia Periode Oktober 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Mekanisme kedua membagi beban Bank Indonesia dan pemerintah untuk pendanaan non public goods yang ditujukan khusus untuk pemulihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp90,88 triliun. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 7 Juli 2020.
 
Mekanisme ketiga lewat pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung. Total realisasinya mencapai sebanyak Rp229,68 triliun.
 
Perry menegaskan bahwa Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung percepatan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.
 
"Dengan sinergi ini, pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional," tutup Perry.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif