"Kepemilikan akun meningkat sebesar 6 persen, dari 55,7 persen di 2018 menjadi 61,7 persen di 2020. Sementara, penggunaan akun meningkat dari 76,19 persen menjadi 81,4 persen," ujar
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Erdiriyo dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.
Dalam upaya mendorong peningkatan kepemilikan dan penggunaan layanan keuangan formal, serta pemanfaatan transaksi nontunai, pengembangan intervensi yang dapat direplikasi dilakukan melalui proyek percontohan percepatan keuangan.
Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Bank Dunia dan didukung oleh Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) telah melaksanakan Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif selama November 2019 sampai September 2020.
Proyek percontohan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau yang menyasar rumah tangga nelayan dan di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon yang menyasar rumah tangga pekerja migran dan pekerja migran purna.
Pelaksanaan proyek percontohan ini bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan mitra industri jasa keuangan.
"Replikasi yang lebih luas dari Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif sebagaimana yang dilakukan oleh Sekretariat DNKI bersama Bank Dunia dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendukung tercapainya target keuangan inklusi sebesar 90 persen pada 2024," tuturnya.
Erdiriyo berharap dengan adanya diseminasi hasil proyek percontohan ini akan dapat membuka peluang kegiatan replikasi di daerah lain. "Kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan upaya-upaya mendorong inklusi keuangan menjadi penting, dan ini dapat dilakukan melalui berbagai model intervensi percontohan seperti ini," tutupnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
