Ilustrasi aset kripto. Foto: AFP/Ina Fassbender
Ilustrasi aset kripto. Foto: AFP/Ina Fassbender

Masyarakat Perlu Cerdas dalam Memilih Aset Kripto

Ekonomi cryptocurrency Mata Uang Digital Aset Kripto
Angga Bratadharma • 15 April 2022 21:40
Jakarta: Chief Executive Officer Litedex Protocol Andrew Suhalim berpandangan masyarakat harus lebih cerdas dan tepat dalam berinvestasi di aset kripto. Hal itu penting mengingat instrumen investasi ini terbilang baru dan perlu pemahaman yang mendalam agar tidak mengalami kerugian.
 
"Tantangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dan tepat dalam memilih aset kripto yang baik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan riset sebelum berinvestasi yang baik," kata Andrew, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 15 April 2022.
 
Sementara itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengungkapkan, aset kripto merupakan komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Sebab, Bank Indonesia tak mengakui aset kripto sebagai alat tukar yang sah.
 
Lalu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut menegaskan aset kripto merupakan komoditas. "Aset kripto di Indonesia ini tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas. Karena komoditas, maka merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar adil," kata Neilmaldrin.
 
Pemerintah, lanjutnya, berupaya menerapkan aturan pajak yang mudah dan sederhana pada aset kripto. Cara pengenaan pajak pada perdagangan aset kripto ialah dengan melakukan penunjukkan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto, yaitu penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dalam negeri maupun luar negeri.
 
Atas perdagangan aset kripto, dipungut PPN besaran tertentu atau PPN Final dengan tarif 0,11 persen dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan 0,22 persen dalam hal bukan oleh PFAK. Sedangkan untuk jasa mining (verifikasi transaksi aset) dengan tarif 1,1 persen dari nilai konversi aset kripto.
 
Selain itu, dari perdagangan yang dilakukan juga memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penjual sehingga merupakan objek pajak dan dipungut PPh pasal 22 final 0,1 persen dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK); atau 0,2 persen dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).
 
Hal ini berlaku juga atas penghasilan yang diterima oleh penambang aset kripto (miner), merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dikenai PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1 persen dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN.
 
Meski demikian, Andrew mengaku terus memacu bisnis dan salah satunya mencatatkan LDX Tokennya di Coinmarketcap.com dengan alamat kontrak yang baru. CoinMarketCap merupakan situs asset kripto paling dicari dan menjadi sumber referensi terpercaya bagi trader dan institusi, untuk mengetahui update harga dan membandingkan ribuan aset kripto di dunia.
 
Sejak 2020, CoinMarketCap telah diambilalih oleh Binance yang merupakan perusahaan Blockchain global sekaligus menjadi bursa aset digital terbesar di dunia, berdasarkan volume perdagangan dan penggunanya.
 
"Kerja sama penting dilakukan agar bisa memperluas komunitas hingga ke penjuru dunia. Para influencer global diharapkan bisa meneruskan dan menyampaikan visi," pungkas Andrew.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif