"Titik keseimbangan diperlukan supaya bisa mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dan upaya memitigasi risiko. Di sini Bank Indonesia harus terus menerus mendorong Blue Print Sistem Pembayaran," tegas Doni dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR, Rabu, 8 Juli 2020.
Dalam paparannya, Doni mengusung tema Penguatan Peran BI Menuju Indonesia Maju dan Berdaya Tahan dengan visi misi mewujudkan perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi, berdaya tahan, dan inklusif melalui penetapan dan pengimplementasian kebijakan yang efektif, sinergis, dan istiqomah, menuju Indonesia maju.
Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Indonesia ini menilai BSPI 2025 punya inovasi kebijakan sistem pembayaran dengan membentuk ekosistem digital yang sehat, di samping upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya mengenai elektronifikasi atau keuangan digital.
Menurut Doni, digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Akselerasinya melalui elektronifikasi bantuan sosial (bansos), transaksi pemda, hingga sektor transportasi.
"Digitalisasi mendorong elektronifikasi bansos ini sangat efektif, apalagi dalam kondisi covid-19 ini adalah untuk mendorong ekonomi, mendorong supaya bansos betul-betul diterima dan menggerakkan ekonomi," jelasnya
Selanjutnya, elektronifikasi pemerintah daerah juga dinilai meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Doni menuturkan, pihaknya akan mendorong digitalisasi di sejumlah daerah
"Elektronifikasi pemda ini dapat meningkatkan PAD melalui governance dan melalui elektronifikasi. PAD bisa meningkat, transportasi juga bisa melakukan elektronifikasi di daerah-daerah. QRIS akan terus kami dorong sebagai sarana pembayaran yang terstandardisasi," pungkas Doni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
