OJK: Nilai Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia Capai Rp809,75 Triliun

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
 
"Berdasarkan data terkini, nilai pembiayaan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai USD55,9 miliar atau setara Rp809,75 triliun. Kemudian penerbitan green bond di pasar domestik tercatat USD35,12 juta (Rp500 miliar) atau 0,01 persen dari total outstanding bond," ujar Wimboh dalam Pertemuan COP 26 di Glasgow, Skotlandia, Selasa, 2 November 2021.
 
Sementara itu, global sustainability bond yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari USD2,22 miliar atau sekitar Rp31,6 triliun. Sedangkan portofolio blended finance telah mendapatkan komitmen sebesar USD2,46 miliar atau Rp35,6 triliun.

"Indeks SRI-Kehati ESG telah membuktikan ketangguhannya selama pandemi dan mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)," paparnya.
 
Di sektor perbankan, lanjut Wimboh, total pinjaman terkait keuangan berkelanjutan tercatat sebesar USD55,9 miliar atau setara Rp809,75 triliun. Hampir 50 persen bank di Indonesia yang mewakili 91 persen dari total aset pasar perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang meningkat dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, yang diukur dari Laporan Keberlanjutan mereka.
"Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) pada tahun 2021 memasukkan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Kolombia sebagai negara-negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan, selangkah lebih maju dari tahapannya," sebut dia.
 

4 langkah strategis penerapan prinsip keuangan berkelanjutan:

1. Penyelesaian penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia yang akan diluncurkan awal tahun depan.
2. Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas dalam rangka penerapan risiko keuangan terkait iklim.
3. Mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible terhadap keuangan berkelanjutan.
4. Meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan.

"Kemudian untuk mengakselerasi dan mengefektifkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, OJK telah membentuk Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari berbagai institusi keuangan, baik dari perbankan, pasar modal maupun IKNB," tutup Wimboh.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News