Mengutip data Bloomberg, Jumat, 7 Juni 2024, rupiah hingga pukul 09.52 WIB berada di level Rp16.225 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 38 poin atau setara 0,23 persen dari Rp16.263 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.224 per USD, naik 30 poin atau setara 0,18 persen dari Rp16.254 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi menguat.
"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.220 per USD hingga Rp16.290 per USD," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
| Baca juga: Dolar AS Lagi 'Mager' Jelang Laporan Pekerjaan AS |
Upaya pemerintah tekan defisit fiskal
Guna mendorong defisit fiskal turun, pemerintah kedepan akan menggabungkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menjadi Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) sesuai dengan program kampanye Prabowo-Gibran saat debat pilpres 2024.
"Tujuan dari penggabungan Ditjen tersebut adalah mengarah kepada pengurangan defisit sehingga dalam pemerintahannya nanti, utang pun tidak semakin menggunung," ungkap Ibrahim.
Potensi penerimaan negara sendiri masih sangat besar yakni hingga Rp500-an triliun. Namun demikian, bukan dari menambah beban masyarakat dengan kenaikan tarif-tarif pajak.
Salah satunya, penerimaan utama dari pajak masih dapat dijaring dengan memperkecil ruang gerak shadow economy/bayangan ekonomi, dengan memperhitungkan dari posisi produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2023 di level Rp20.892 triliun, sebanyak 60 persen atau sekitar Rp12 ribuan triliun merupakan konsumsi rumah tangga.
Konsumsi rumah tangga yang terekam dalam pendapatan negara dari komponen Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) pada 2023, hanya senilai Rp737,64 triliun.
Terlebih, pemerintah perlu mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak untuk negara, dari Rp10 ribu triliun total aset milik BUMN, perusahaan pelat merah tersebut hanya menyumbang sedikit kepada pendapatan negara.
Melihat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari BUMN, tercatat hanya Rp82,06 triliun. Dia juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan aset-aset milik BUMN untuk mengerek penerimaan negara.
"Untuk itu, dengan adanya BPN yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, dapat mendesain hal-hal tersebut," kata Ibrahim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
