Ilustrasi. Foto: dok MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Pius Erlangga.

Turun 1,5%, Utang Luar Negeri RI USD416,3 Miliar di Februari 2022

Eko Nordiansyah • 14 April 2022 11:29
Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2022 sebesar USD416,3 miliar. Posisi ULN Indonesia pada Februari lalu ini mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi yang terjadi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy).
 
"Utang Luar Negeri Indonesia pada Februari 2022 tetap terkendali. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 14 April 2022.
 
ULN pemerintah tercatat sebesar USD201,1 miliar dinilai tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati. Pertumbuhan ULN Pemerintah pada akhir Februari 2022 terkontraksi 3,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).
 
"Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik," ujar dia.
 
Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
 
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen).
 
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah," ungkapnya.
 
ULN swasta mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi sebesar sebesar USD206,3 miliar. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir Februari 2022 terkontraksi 2,0 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8 persen pada periode sebelumnya.
 
Hal ini disebabkan oleh kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 1,5 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 4,0 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 4,3 persen (yoy).
 
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,0 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta.
 
ULN Indonesia pada Februari 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil di kisaran 34,2 persen. Selain itu,  struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN.
 
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.

 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif