Mengutip data Bloomberg, Kamis, 18 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.155 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak 55 poin atau setara 0,34 persen dari posisi Rp16.100 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 55 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 70 poin di level Rp16.155 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.100 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.
Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp16.153 per USD. Rupiah melemah sebanyak 59 poin atau setara 0,37 persen dari Rp16.094 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.160 per USD. Mata uang Garuda tersebut juga turun sebanyak 31 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp16.129 per USD.
| Baca juga: ADB Revisi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Naik Jadi 5% |
Perkiraan pertumbuhan ekonomi RI
Di sisi lain, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 mampu berada dalam rentang 4,7 persen hingga 5,5 persen berkat kinerja perekonomian domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi mendorong kinerja produk domestik bruto (PDB) triwulan II-2024.
Ekspor barang meningkat didorong oleh kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam serta besi baja, ke negara mitra dagang utama seperti India dan Tiongkok.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV juga diperkirakan akan tetap baik. Proyeksi positif ini juga didorong oleh rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3 persen menjadi 2,7 persen dari PDB serta kinerja ekspor yang meningkat dengan kenaikan permintaan dari mitra dagang utama.
BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi antara stimulus fiskal oleh Pemerintah dengan stimulus makroprudensial oleh BI. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat didorong agar tetap berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.
BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
