"Sesuai amanat Undang-Undang (UU) LPS, lembaga ini hanya dapat menempatkan aset pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia (BI)," ucap Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dalam siaran persnya yang dikutip dari laman resmi LPS, Rabu, 16 Juni 2021.
Purbaya menjelaskan, porsi total kas dan setara kas serta investasi LPS dalam bentuk SBN tersebut adalah 96,71 persen dari total aset. Dia menekankan bahwa kas dan setara kas serta investasi LPS dalam bentuk SBN tersebut bersifat mudah dicairkan dan siap mengawal perbankan Indonesia.
"Untuk lebih memastikan likuiditas LPS dari Repo SBN apabila diperlukan sewaktu-waktu, LPS dan BI telah melakukan koordinasi melalui Nota Kesepahaman yang telah diuji coba dengan transaksi yang riil," ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, pengelolaan aset Lembaga Penjamin Simpanan termasuk juga dana dari masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.
"LPS mengelola dana penjaminan secara prudent sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dengan penempatan investasi dalam bentuk SBN, serta selalu menjaga likuiditas agar dapat menjalankan fungsi penjaminan dan resolusi bank apabila diperlukan setiap saat," pungkas Purbaya.
Sementara itu, jumlah total simpanan bank umum pada April 2021 sebesar Rp669,79 triliun atau naik 10,79 persen (yoy). Kenaikan total simpanan bank umum ini didorong oleh kenaikan pada seluruh saldo simpanan.
Di sisi lain, sektor korporasi juga terus mulai melakukan ekspansi dengan menggeser simpanannya dari deposito ke giro, seperti industri otomotif, perkayuan, jasa konstruksi, tekstil, properti, dan telekomunikasi.
"Adanya pergeseran komposisi simpanan dalam bentuk giro ini menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi, yang artinya mereka siap untuk kembali melakukan ekspansi," pungkas Purbaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
