ilustrasi BI - - Foto: MI/ Usman Iskandar
ilustrasi BI - - Foto: MI/ Usman Iskandar

BI Bisa Beli SUN/SBSN Jangka Panjang di Pasar Perdana

Ekonomi bank indonesia surat utang
Husen Miftahudin • 01 April 2020 14:23
Jakarta: Bank Indonesia (BI) diberi perluasan kewenangan imbas merebaknya virus korona (covid-19). Salah satunya dapat membeliSurat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan dengan tujuan tertentu.
 
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 
Berdasarkan Pasal 16 beleid tersebut, kewenangan dan pelaksanaan bank sentral diperluas dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Pada Pasal 16 Ayat 1 poin (c), Bank Indonesia dapat melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana. Kebijakan darurat ini ditujukan untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di dalam Perppu ini diatur bahwa BI diberikan kewenangan untuk membeli SUN/SBSN di pasar perdana. Bukan sebagai first lender, tapi last lender dalam hal pasar tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN maupun SBSN tersebut," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam telekonferensi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tentang stimulus ekonomi, Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
 
Perry menegaskan kebijakan extraordinary measure ini untuk menghadapi kondisi tidak normal seperti sekarang ini imbas pandemik covid-19. Pasalnya, penanganan covid-19 terhadap kesehatan dan ekonomi memerlukan defisit fiskal yang lebih besar. Di sisi lain, pasar keuangan domestik tak mampu menyerap kebutuhan defisit fiskal seluruhnya.
 
"Kalau menyebabkan suku bunga terlalu tinggi, tentu saja ini tidak hanya membebani fiskal tapi itu juga tidak rasional. Di sinilah BI bisa membeli pasar SBN dari pasar perdana yang perlu dimasukkan ke dalam Perppu, karena ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dalam kondisi normal itu tidak dimungkinkan," ungkap dia.
 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI tidak diperkenankan untuk membiayai defisit fiskal. Ini sebagai kaidah bank sentral dalam mencegah pencetakan uang untuk membiayai fiskal, ini dilakukan dalam kondisi normal.
 
"Oleh karena itu sebagai langkah-langkah antisipatif bersama, diperlukan extraordinary measure, kebijakan-kebijakan yang memang tidak semuanya diatur atau melebihi kewenangan di dalam undang-undang. Ini yang diatur di dalam Perppu," urai Perry.
 
Namun Perry bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan sesuai koridornya. "Sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kita, termasuk inflasi," tutup Perry.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif