Pada konteks itu, Indonesia masuk dalam peringkat kelima dari 135 negara. Sedangkan Arab Saudi menduduki peringkat pertama dengan nilai aset sebesar USD17 miliar, Iran peringkat kedua dengan nilai aset sebesar USD14 miliar, Malaysia diperingkat ketiga dengan nilai aset sebesar USD10 miliar, dan Uni Emirat Arab di peringkat keempat dengan nilai aset sebesar USD3 miliar.
"Mengingat besarnya potensi Indonesia, saya yakin bahwa posisi Indonesia sekarang ini masih sangat mungkin untuk meningkat lagi bahkan menjadi pemain utama industri keuangan syariah dunia," kata Ma'ruf, dalam Indonesia Sharia Summit 2021, Rabu, 22 September 2021.
Untuk memperkuat industri tersebut, Ma'ruf menjelaskan, pemerintah dan stakeholder telah melakukan berbagai upaya seperti mendorong pembiayaan syariah untuk akselerasi pertumbuhan sektor riil syariah khususnya industri halal dan UMK syariah.
Pemerintah juga telah melakukan penguatan arah kebijakan dan regulasi untuk memperkuat peran institusi keuangan syariah sebagai intermediary pelaku usaha syariah melalui penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya adalah melalui Security Crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Sebelumnya pemerintah juga telah mengambil langkah strategis dengan mendirikan Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger tiga Bank Syariah BUMN," sebutnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf menuturkan, pemerintah melakukan penguatan infrastruktur pendukung industri keuangan syariah melalui penyusunan Core Principles for Effective Islamic Deposit Insurance System (CPIDIS) oleh Working Group International Association of Deposit Insurers dan Islamic Financial Service Board (IADI-IFSB).
"Selain itu, peningkatan peran keuangan sosial syariah juga dilakukan dengan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf," imbuhnya.
Di sisi lain, Ma'ruf menambahkan, pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan (KNEKS) juga telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
"Inisiatif tersebut antara lain penguatan halal assurance system melalui penetapan tanpa tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta penetapan tiga Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu di Sidoarjo Jawa Timur, Cikande Banten, dan Bintan di kepulauan Riau. Selain itu, pemerintah tengah mempersiap pengembangan dua KIH di Nusa Tenggara Barat," jelasnya.
Pemerintah juga terus melakukan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah seperti penguatan ekosistem Halal Value Chain (HVC) sektor pertanian terintegrasi, halal food, serta fesyen muslim.
Lalu, implementasi smart farming berbasis kelompok pesantren, pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA), pelaksanaan Indonesia Industrial Moslem Exhibition (ii-Motion), serta pemberdayaan unit usaha pesantren bersama stakeholders industri keuangan syariah.
"Pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya penguatan regulasi dan tata kelola, digitalisasi, riset dan inovasi, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kesadaran dan literasi ekonomi dan keuangan syariah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
