Mengutip data Bloomberg, Kamis, 11 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.194 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik sebanyak 46 poin atau setara 0,28 persen dari posisi Rp16.240 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat 46 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 55 poin di level Rp16.194 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.240 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.
Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp16.195 per USD. Rupiah menguat 39 poin atau setara 0,24 persen dari Rp16.234 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.200 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 56 poin dari perdagangan di hari sebelumnya di level Rp16.256 per USD.
| Baca juga: Rupiah Unjuk Gigi Kembali ke Level Rp16.100/USD |
Subsidi energi tahun ini membengkak
Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini akan membengkak. Peningkatan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.
Pada semester I-2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp155,7 triliun, dibandingkan dengan Rp161,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan 3,8 persen. Namun, angka ini belum memasukkan kompensasi yang akan dihitung pada semester II.
Untuk menghindari defisit APBN yang semakin melebar, pemerintah berencana melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan mengurangi jumlah pemakaian BBM subsidi.
Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menetapkan bahwa pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah, atau kepala desa.
"Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Sedangkan, defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan," terang Ibrahim.
Sehingga, dengan pengetatan penggunaan BBM subsidi, biaya subsidi bisa ditekan, alhasil pemerintah semakin dapat menghemat APBN 2024 dan berencana mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin. "Penggunaan bioetanol dapat mengurangi polusi udara dan memiliki kadar sulfur yang rendah," ungkap Ibrahim menjelaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
