Penerbitan Rupiah Digital merupakan salah satu inovasi agenda digitalisasi sistem pembayaran yang akan dipamerkan bank sentral dalam Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan. Indonesia akan membahas enam agenda pada jalur keuangan, salah satunya digitalisasi sistem pembayaran.
"Termasuk juga mengatasi kripto aset melalui penerbitan Central Bank Digital Currency. Itu adalah isu yang ketiga, cross border payment sistem dan juga Central Bank Digital Currency," ujar Perry dalam Leader's Insight pada Kuliah Umum BI yang disiarkan secara virtual, Senin, 21 Maret 2022.
Menurutnya, sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital berkembang cepat di berbagai negara. Kondisi ini membuat dunia harus mengadaptasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan secara digital.
Dalam hal ini, Indonesia menjadi contoh dalam melakukan digitalisasi sistem pembayaran. Pasalnya, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran melalui arah kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
BSPI 2025 merupakan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Adapun digitalisasi sistem pembayaran yang sudah diluncurkan BI adalah Quick Response Indonesian Standard (QRIS), BI Fast Payment, serta Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).
Dalam upaya digitalisasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga melakukan langkah reformasi regulasi di industri sistem pembayaran dan perbankan secara end to end. Termasuk membentuk unicorn-unicorn dan ekosistem ekonomi keuangan digital.
"Termasuk elektronifikasi pemerintah daerah, elektronifikasi bansos (bantuan sosial). Mari kita terus upayakan bersama dengan mendigitalisasikan ekonomi keuangan kita, karena itu bagian-bagian untuk kita bersama menjadi negara maju," tegas Perry.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa sistem pembayaran lintas batas (cross border payment system) juga akan dibahas di dalam rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022.
"Inisiatif untuk kerja sama antarnegara dan digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan, dan tentu saja Indonesia siap melakukan itu dengan meningkatkan dan memperkuat serta mengutamakan kepentingan nasional kita," tutup Perry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
