"Rp16.500 itu sudah alarm. Jangan sampai ke situ. Kita berharap memang bisa turun," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati kepada pewarta di Gedung DPR, Rabu, 3 Juli 2024.
Batas atas toleransi itu juga disebut menjadi kesepakatan dalam rapat panitia kerja antara Komisi XI DPR dan Bank Indonesia. Karenanya, Komisi Keuangan mendorong agar bank sentral mampu mengeluarkan kebijakan moneter yang mendorong stabilitas nilai tukar dan memperkuat rupiah dihadapan dolar AS.
Dari kesepakatan pembahasan yang telah dilakukan, baik DPR, BI, dan pemerintah menyepakati asumsi nilai tukar untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ialah Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS. Nilai itu lebih baik dari yang diusulkan pemerintah di rentang Rp15.300 sampai Rp16.000 dan BI yang berkisar Rp15.300 hingga Rp15.700.
Anis menilai, menjaga stabilitas nilai tukar menjadi penting, utamanya di tengah situasi perekonomian dunia yang tak menguntungkan bagi Indonesia. Hal yang paling mengkhawatirkan ialah membengkaknya nilai utang dan beban bunga yang berasal dari dolar AS.
"Kita melihat implikasinya sangat banyak. Utang kita bisa menjadi lebih tinggi, utamanya yang dalam bentuk mata uang asing, itu otomatis. Kalau mata uang asing itu menguat, maka utang kita juga akan tinggi naiknya," kata dia.
| Baca juga: Yes! Rupiah 'Pukul KO' Dolar AS |
BI diminta bawa rupiah balik ke level Rp15.000
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pihaknya terus mendorong agar BI bisa membawa rupiah ke level yang lebih kuat di kisaran Rp15.000 per dolar AS. Namun bank sentral juga dituntut untuk bisa mengeluarkan kebijakan tanpa mengorbankan sektor lainnya.
"Rupiah itu kalau menguat menguntungkan importir, sementara kalau melemah menguntungkan eksportir. Nah ini yang harus dicari titik seimbangnya. BI itu punya neracanya, kebutuhan mana yang dominan," ujar dia.
"Jadi memang trennya harus lihat dulu, menurun atau tidak. Arahan kita ke BI agar rupiah menguat dengan instrumen yang dimiliki BI, BI kelola itu bagaimana, karena kan kita tidak bisa masuk juga ke dalam kebijakan moneter BI, karena independensi BI, yang penting kita lihat hasil akhirnya saja," tambah Dolfie.
Sementara itu Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah sedianya terus terjadi dari waktu ke waktu. Hal yang penting, kata dia, adalah bagaimana menjaga agar pelemahan nilai tukar tersebut tak terlampau dalam dan masih berada dalam rentang kendali.
"Dalam sejarah republik ini, rupiah tradisinya memang melemah, bukan menguat. Yang penting bagaimana pelemahan ini masih dalam pita yang terkendali," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
