"Indonesia tentunya merupakan pasar yang menarik bagi investor dikarenakan demografinya, sumber daya alam, dan populasi umur produktif yang tinggi. Indonesia juga mampu mendapatkan keuntungan dari perbaikan ekonomi global, terutama kebutuhan akan sumber daya alam yang tinggi," ungkap Paulus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Maret 2021.
Analis Eksekutif Senior Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Rifqi sepakat, ia mendukung penuh sektor jasa keuangan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan industri keuangan. Namun hal ini masih belum bisa terlaksana dengan mulus.
Menurutnya, mengubah pola pikir para pelaku industri untuk menjalankan ekonomi berkelanjutan tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan adalah awareness yang rendah dari para pelaku industri, belum adanya standardisasi yang jelas untuk para pelakunya, serta masih sedikitnya peluang bisnis yang bisa diraih.
"Evaluasi masih ada yang harus disempurnakan. Untuk itu kami tetap berharap sektor sektor jasa keuangan berupaya mengadaptasi keuangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan risiko dari perubahan iklim," tegas Rifqi.
Terkait pelaksanaan perekonomian hijau, OJK telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di 2014. Kerangka tersebut berfokus akan keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Selain itu, kerangka tersebut dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond).
"Kami sudah menyiapkan regulasi produk, market infrastruktur, kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sektor yang menjadi arah OJK juga mengikuti sektor yang sudah menjadi prioritas oleh pemerintah," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Studi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Alin Halimatussadiah mengungkapkan bahwa kondisi pandemi membuat regulator dan para pelaku industri semakin gencar untuk melakukan transisi ke ekonomi berkelanjutan. Beberapa negara sudah memulai untuk menjalankan ekonomi hijau, seperti Korea Selatan dan Uni Eropa.
"Kita harus mengarah ke pathway yang lebih green dan sustain. Bukan hanya untuk mendapatkan manfaat lingkungan, tapi juga ekonomi yang nantinya bisa menurunkan poverty di Indonesia," tutur dia.
Menurut Alin, langkah green recovery ini akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Untuk itu, setiap pelaku harus lebih jeli melihat sektor apa saja yang bisa dikembangkan termasuk juga dengan caranya. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan studi yang lebih komprehensif.
"Beberapa sektor yang bisa disasar untuk green recovery ini adalah renewable energy, pertanian, perhutanan, dan perikanan. Sektor tersebut banyak digeluti oleh masyarakat miskin, ketika sektor tersebut bisa lebih berkembang, maka nilai tambah yang diangkat akan lebih besar," pungkas Alin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
