Jakarta: Pengamat pasar modal Hans Kwee menilai anggapan bahwa Indonesia berisiko turun dari kategori Emerging Markets (EM) menjadi Frontier Markets (FM) versi MSCI tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurut Hans, hasil MSCI Market Classification Review pada Juni 2026 justru menegaskan Indonesia tetap berada dalam kelompok Emerging Markets.
"Kalau melihat dokumen resmi MSCI, belum ada dasar yang menunjukkan Indonesia akan diturunkan menjadi Frontier Market," ujar Hans dalam pesan di WhatsApp.
Ia menjelaskan, untuk mempertahankan status sebagai Emerging Markets, MSCI mensyaratkan sedikitnya terdapat tiga saham yang memenuhi tiga kriteria utama, yakni ukuran perusahaan (company size), ukuran saham berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan kepemilikan publik (security size), serta tingkat likuiditas perdagangan (security liquidity).
Pada kategori Emerging Markets, kapitalisasi pasar perusahaan minimal mencapai USD3,937 miliar. Sementara kapitalisasi pasar saham berbasis free float atau free float-adjusted market capitalization minimal sebesar USD1,969 miliar.
Selain itu, saham juga harus memenuhi persyaratan likuiditas dengan Annualized Traded Value Ratio (ATVR) minimal 15 persen. Indikator tersebut mengukur tingkat aktivitas perdagangan saham dalam setahun berdasarkan porsi saham yang beredar di publik.
Hans mengatakan, saat ini terdapat sekitar 11 saham di Bursa Efek Indonesia yang telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.
"Artinya, sekalipun ada beberapa saham yang keluar dari indeks pada penyesuaian Agustus 2026, jumlah saham Indonesia yang memenuhi kriteria MSCI masih jauh di atas batas minimal tiga saham. Karena itu, asumsi Indonesia akan turun ke Frontier Market kurang berdasar," katanya.
Meski demikian, Hans menilai keputusan MSCI yang masih mempertahankan status freeze terhadap pasar saham Indonesia kemungkinan berkaitan dengan proses evaluasi atas reformasi pasar modal yang telah dilakukan regulator.
Menurut dia, MSCI masih membutuhkan waktu untuk mengkaji implementasi berbagai pembaruan data yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO).
Reformasi tersebut antara lain mencakup penyempurnaan data Single Investor Identification (SID), klasifikasi investor yang bertambah dari sembilan menjadi 39 kategori, serta penyajian data kepemilikan saham di atas satu persen. Langkah itu dinilai meningkatkan transparansi dan kualitas data bagi investor global.
Di sisi lain, Hans melihat sentimen terhadap pasar saham Indonesia mulai membaik setelah meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menurut dia, hasil negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran serta kembali dibukanya Selat Hormuz membuat pasokan minyak dunia kembali normal sehingga harga minyak mengalami penurunan.
Seiring membaiknya pasokan, struktur pasar minyak juga bergeser dari kondisi backwardation menjadi contango, yang menunjukkan berkurangnya kekhawatiran pasar terhadap potensi kekurangan pasokan dalam jangka pendek.
"Kondisi tersebut menurunkan risiko bagi Indonesia karena Indonesia masih merupakan net importir minyak dan masih memberikan subsidi bahan bakar," ujar Hans.
Ia menjelaskan, ketika harga minyak dunia tinggi dan pasar berada dalam kondisi backwardation, muncul kekhawatiran terhadap pelebaran defisit APBN, meningkatnya tekanan pada neraca perdagangan, serta melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Namun, dengan turunnya harga minyak dunia, tekanan terhadap perekonomian Indonesia mulai berkurang. Kondisi itu turut memperbaiki persepsi investor terhadap pasar saham domestik dan mengurangi tekanan di pasar keuangan.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
