Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan industri dana pensiun Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat cakupan perlindungan pensiun bagi penduduk Indonesia masih sangat kecil.
Menurut dia, minimnya cakupan proteksi asuransi tidak terlepas dari rendahnya kontribusi, tata kelola dan kebijakan investasi kurang optimal, dan rendahnya kepesertaan dalam sistem pensiun.
"Hal ini tercermin dari cakupan kepesertaan dari mantan pekerja yang hanya 40,2 persen dari 53,1 juta mantan pekerja Indonesia dan jika kita mencari pekerja informal, partisipasinya hampir tidak ada atau sangat-sangat kecil," imbuhnya dalam Indonesia Financial Group (IFG) International Conference 2022, Senin, 30 Mei 2022.
"Kecilnya perlindungan pensiun juga terlihat dari rendahnya iuran saat ini. Penyelesaian wajib untuk program pensiun hanya 8,7 persen dari sistem keamanan nasional dan hanya delapan persen untuk program pensiun penyelenggara negara," tambah Sri Mulyani.
Dia menambahkan, sistem pensiun yang kuat tidak akan pernah lepas dari tata kelola, baik itu tata kelola lembaga maupun kebijakan penanaman modal. Sebab, tata kelola yang baik akan menghasilkan pelaksanaan program pensiun yang efisien, efektif dan andal.
Demikian halnya dengan kebijakan investasi yang baik. Hal itu dinilai dapat meningkatkan ketahanan program pensiun dan secara nyata dapat meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dinikmati oleh peserta.
"Untuk menjawab semua tantangan tersebut, perancangan sistem pensiun di Indonesia diharapkan dapat mencapai titik yang optimal tentang kecukupan, keterjangkauan dan keberlanjutan perlindungan pensiun," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
