"Gagasan Bank Indonesia untuk merumuskan pembuatan mata uang digital atau rupiah digital perlu segera diterapkan karena sejalan dengan pemahaman G20 yang juga menekankan implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional," ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, Rabu, 23 Februari 2022.
Menurutnya, keberadaan rupiah digital di Indonesia dapat mengoptimalisasi kebermanfaatan teknologi dan digitalisasi. Apalagi G20 akan melanjutkan implementasi peta jalan sistem pembayaran lintas batas atau G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments.
"Peta jalan tersebut untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal serta mendiskusikan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan," tegasnya.
Meskipun demikian, ia menyadari implementasi rupiah digital tak semudah membalikan telapak tangan. Butuh persiapan matang dari bank sentral, termasuk kesiapan masyarakat dalam menerima rupiah berbentuk digital.
Sayangnya saat ini, soal literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu juga adanya kesenjangan antara pengambil kebijakan dengan masyarakat atau digital society yang cepat meluas akibat online lifestyles, sementara infrastruktur pengaturan dan pembinaan berbasis digital belum siap.
Menurut dia, kesenjangan digital literatif (pemberian pemahaman) juga masih kurang dari pengambil kebijakan terhadap masyarakat dan kesenjangan tindakan perlindungan konsumen antara pelaku industri dengan peraturan yang disiapkan untuk aktivitas bisnis dari regulator.
"Kesenjangan tersebut berinteraksi secara bersamaan dalam masyarakat sehingga mengakibatkan persoalan 'apa dan bagaimana' menjalani bisnis di dunia digital menjadi semrawut," jelas Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
