"Secara tahunan, posisi ULN kuartal IV-2021 terkontraksi 0,4 persen (yoy), setelah tumbuh 3,8 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya," jelas Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari siaran pers, Selasa, 15 Februari 2022.
Adapun ULN Pemerintah pada kuartal IV-2021 sebesar USD200,2 miliar, menurun dari posisi kuartal sebelumnya sebesar USD205,5 miliar. Hal ini menyebabkan ULN Pemerintah terkontraksi 3,0 persen (yoy), setelah tumbuh 4,1 persen (yoy) pada kuartal III-2021.
Penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di kuartal IV-2021. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi dari SBN ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN.
"Sepanjang kuartal IV-2021, ULN Pemerintah tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN Pemerintah terus dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel," tegas Erwin.
Hingga akhir 2021, pemanfaatan ULN Pemerintah tercatat ikut mendukung kinerja Pemerintah pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen dari total ULN Pemerintah. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,2 persen, sektor jasa pendidikan 16,5 persen, sektor konstruksi 15,5 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,1 persen.
Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah kuartal IV-2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.
Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD205,9 miliar pada kuartal IV-2021, menurun dari USD209,3 miliar pada kuartal III-2021. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 0,6 persen (yoy) dari kuartal sebelumnya sejalan dengan pembayaran neto pinjaman dan utang lainnya selama periode tersebut.
Penurunan ULN swasta disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) menjadi 4,2 persen (yoy), dari kontraksi kuartal sebelumnya 2,7 persen (yoy), dan kontraksi ULN korporasi bukan lembaga keuangan (non-financial corporations) menjadi sekitar 0,01 persen, setelah tumbuh 1,5 persen (yoy) pada kuartal IV-2021.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4 persen terhadap total ULN swasta.
Erwin menekankan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada kuartal IV-2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 35,0 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 37,0 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN jangka panjang yang lebih dominan dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Erwin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
