Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK
Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK

Masyarakat Lebih Senang Pinjam Uang di Pinjol Ilegal, Bos OJK: Karena Sangat Mudah

Husen Miftahudin • 11 Februari 2022 20:29
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam uang di aplikasi atau platform pinjaman online (pinjol) yang tidak resmi alias ilegal.
 
"Karena ini sangat mudah. Platform itu juga bisa di-copy software-nya dan langsung bisa menawarkan kepada masyarakat," ungkap Wimboh, dalam seminar edukasi terkait pinjaman online legal dan ilegal yang digelar secara virtual, Jumat, 11 Februari 2022.
 
Sayangnya, lanjut dia, masyarakat tidak mencari tahu dan mengecek lebih detail apakah aplikasi pinjaman online tersebut terdaftar di otoritas. Padahal, pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dipastikan lebih aman dan jauh dari kata 'menyengsarakan' ke depannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masyarakat enggak tahu ini platform-nya berizin apa tidak. Sehingga kita masyarakat ditawari (pinjaman) melalui handphone, diklik, tanpa membaca detail persyaratannya, langsung dapat uang masuk di rekeningnya," tutur dia
 
Menurut Wimboh, karena kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online ilegal membuat masyarakat seringkali terjerumus. Kadang-kadang, masyarakat yang butuh pinjaman dan mengajukan di pinjaman online ilegal tidak sabar dan enggan membaca lebih detail tentang persyaratan dan kelegalitasan platform tersebut.
 
"Bahkan membandingkan (platform) ini berizin atau tidak (masyarakat tidak sabar). Padahal, (mengecek legalitas platform pinjaman online) bisa diakses ke website OJK anytime, 24 jam. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan masyarakat," urainya.

Tidak mengikuti kaidah

Ia menyebutkan platform pinjaman online ilegal dipastikan tidak mengikuti kaidah dan etika yang telah ditetapkan otoritas. Lantas, jika sudah terjerumus meminjam uang di pinjaman online ilegal dan tidak sanggup membayar, maka cara penagihannya pun tidak manusiawi.
 
"Biasanya masyarakat kalau sudah pinjam Rp1 juta dan harus mengembalikan dalam satu minggu Rp1,5 juta, kemudian setelah satu minggu enggak bisa bayar, ditagih. Lalu karena ketakutan ditagih lantaran belum sanggup membayar, maka nasabah ditawari platform (pinjaman online ilegal) yang lain," tuturnya.
 
"Diklik lagi dengan pinjaman yang lebih besar untuk membayar yang Rp1,5 juta. Begitu seterusnya hingga akhirnya bisa terakumulasi sampai 10 kali lipat," jelas Wimboh.
 
Adapun sejak 2018 hingga November 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup sebanyak 3.734 pinjaman online ilegal. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar masyarakat tidak ada yang mengakses.
 
"Dengan pemberantasan secara hukum, insyaallah ini bisa lebih mereda dan tentunya lama-lama kita harapkan bisa hilang," pungkas Wimboh.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif