Ilustrasi sengketa pajak emiten pelat merah - - Foto: MI/ Arya Manggala
Ilustrasi sengketa pajak emiten pelat merah - - Foto: MI/ Arya Manggala

Begini Kronologi Kasus Pajak yang Menyeret PGN

Ekonomi Emiten perpajakan Perusahaan Gas Negara (PGN) BEI
Annisa ayu artanti • 05 Januari 2021 10:48
Jakarta: Emiten minyak dan gas bumi pelat merah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) kembali terseret kasus sengketa pajak.
 
Dilansir dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 5 Januari 2021, perseroan memiliki perkara hukum yaitu sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atas transaksi Tahun Pajak 2012 dan 2013 yang telah dilaporkan di dalam catatan laporan keuangan per 31 Desember 2017.
 
Adapun sengketa pada 2012 berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara sengketa 2013 berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan. Pada Juni 1998 perseroan menetapkan harga gas dalam USD/MMBTU dan Rp/M3 disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD, yang sebelumnya harga gas dalam Rp/M3 saja.
 
Direktorat Jenderal Pajak berpendapat porsi harga Rp/M3 tersebut sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenai PPN, sedangkan perseroan berpendapat harga dalam USD/MMBTU dan Rp/M3 merupakan satu kesatuan harga gas yang tidak dikenai PPN.
 
Atas dua sengketa tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total nilai sebesar Rp4,15 triliun untuk 24 masa pajak.
 
Selain dua sengketa itu, masih terdapat sengketa PGN dengan DJP untuk jenis pajak lainnya periode 2012-2013 melalui penerbitan 25 SKPKB dengan total nilai sebesar Rp2,22 miliar.
 
Kemudian, pada 2017 Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan perusahaan telah mengajukan upaya hukum keberatan namun Direktorat Jenderal Pajak menolak permohonan tersebut.
 
Selanjutnya, pada 2018, perseroan mengajukan upaya hukum banding melalui pengadilan pajak dan pada tahun 2019 pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding perseroan dan membatalkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak.
 
Pada 2019 Direktorat Jenderal Pajak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Setelah dilakukan PK ke Mahkamah Agung, permohonan PK yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak telah diputuskan dikabulkan dengan nilai sengketa Rp3,06 triliun, namun perseroan belum menerima salinan putusan MA sesuai prosedur yang ditetapkan dalam UU Mahkamah Agung.
 
Rachmat menuturkan dampak dari putusan tersebut terhadap aspek operasional, keuangan, dan hukum adalah perseroan memiliki potensi kewajiban membayar pokok sengketa sebesar Rp3,06 triliun ditambah potensi denda.
 
Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait penagihan pajak agar dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan, dengan pembayaran melalui diangsur atau mekanisme lainnya sehingga perseroan dapat mengatasi kesulitan keuangan dan tetap dapat melaksanakan bisnis kedepannya dengan baik, termasuk menjalankan penugasan pemerintah.
 
Dalam laporan keuangan per 30 September 2020, perseroan belum membukukan pencadangan atas nilai sengketa di atas karena pada saat penyusunan laporan tersebut perseroan masih memiliki keyakinan bahwa perseroan dapat memenangkan perkara.
 
Perseroan pun baru memperoleh informasi adanya putusan PK melalui website MA pada 18 Desember 2020 setelah laporan keuangan per 30 September 2020 disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif