"Kita mengikuti perkembangan yang ada dan kita melakukan assessment, melakukan assessment-nya itu komprehensif," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dalam video conference di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.
Ia menjelaskan, bank sentral perlu melakukan kajian lebih dalam mengenai mata uang digital ini. Pasalnya apabila diterbitkan mata uang digital, maka tidak hanya berdampak pada masalah sistem pembayaran saja, melainkan juga berbagai aspek lainnya.
"Kita harus melihat secara mendalam, kita benar-benar melakukan riset, assessment dari berbagai aspek, apa manfaat, risikonya dan lain-lain. Kita juga melakukan assessment secara komprehensif, bukan dari payment system saja," ungkapnya.
Fili menambahkan, keberadaan mata uang digital nantinya bisa berdampak pada kondisi makroekonomi, moneter, bahkan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai masalah ini juga menjadi fokus berbagai forum kerja sama internasional.
Menurut dia, diperlukan pengaturan dan pengawasan bersama mengenai mata uang digital ini. Pasalnya BI tidak bisa hanya ikut-ikutan menerbitkan mata uang digital ketika ada bank sentral lain yang telah lebih dulu memiliki mata uang digital sendiri.
"Kita harus melihat apa benefitnya, apakah itu sudah bisa dipenuhi oleh sistem yang ada, punya blueprint sistem pembayaran Indonesia. Sembari mengerjakan itu, juga melakukan assessment dan assessment-nya komprehensif dari berbagai aspek," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
