Ojek online. Foto: dok MI.
Ojek online. Foto: dok MI.

OJK Panggil Gojek dan Grab

Ekonomi ojk grab gojek multifinance Kredit Kendaraan
Media Indonesia • 07 April 2020 09:06
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah memanggil Gojek dan Grab untuk memberikan data pengemudi dan data kendaraannya (nomor mesin dan nomor rangka).
 
Hal itu dilakukan guna mempercepat proses restrukturisasi kredit kepada para mitra pengendara transportasi online yang terdampak covid-19 secara kolektif.
 
Panggilan juga dilakukan kepada perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya dengan meminjam melalui perusahaan pembiayaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"OJK meminta kerja sama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dimaksud', tulis Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan, Sekar Putih Djarot, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
 
Hingga saat ini OJK mengaku masih mendapatkan pengaduan dari masyarakat, yang disampaikan melalui e-mail atau telepon call center OJK, berkaitan dengan masih maraknya debt collector yang menemui masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan/multifinance (leasing).
 
Untuk itu, OJK meminta kerja sama nasabah atau debitur dengan bank atau perusahaan pembiayaan.
 
"Keringanan cicilan pembayaran kredit atau leasing tidak otomatis. Debit atau nasabah wajib mengajukan permohonan kepada bank atau leasing," jelasnya.
 
Bank atau leasing yang menerima pengajuan nasabah wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah atau debitur.
 
Keringanan cicilan pembayaran kredit atau pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum sampai satu tahun. Bentuk keringanan antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, dan pengurangan tunggakan bunga sesuai kesepakatan baru.
 
Penarikan kendaraan jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak covid-19, dapat dilakukan sepanjang bank atau perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 
"Namun, untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap, harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan," ujarnya.

Insentif Pajak


Kementerian Keuangan telah memberikan sejumlah insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19.
 
Insentif itu meliputi pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan insentif itu berlaku efektif mulai 1 April 2020 sampai September 2020.
 
Guna memudahkan wajib pajak menerima fasilitas yang diberikan pemerintah itu, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sarana penyampaian atau pengajuan permohonan insentif secara daring melalui www.pajak.go.id.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif