Ilustrasi Uang Gaji. Foto:  MTVN/Husen M
Ilustrasi Uang Gaji. Foto: MTVN/Husen M

UMP 2027 Naik, Ini 4 Hal yang Harus Dipastikan Pekerja

Annisa ayu artanti • 21 November 2026 19:02
Ringkasnya gini..
  • UMP 2027 ditetapkan berdasarkan kondisi masing-masing daerah dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
  • Pekerja perlu mengecek upah minimum wilayah, masa kerja, serta komponen gaji yang diterima.
  • Jika upah tidak sesuai ketentuan, pekerja dapat menghubungi perusahaan atau menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Kemnaker.
Jakarta: Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 di sejumlah daerah di Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi para pekerja. Namun, antusiasme ini perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai aturan pengupahan yang berlaku. Pekerja tidak boleh salah kaprah dengan menganggap kenaikan UMP secara otomatis menaikkan seluruh gaji karyawan dalam persentase yang sama.

Berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan. Artinya, penyesuaian gaji tidak selalu mengikuti persentase kenaikan UMP secara langsung, melainkan juga mempertimbangkan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Agar manfaat kenaikan upah ini benar-benar terasa, pekerja wajib mengetahui hak-haknya dan memastikan perusahaan telah membayarkan gaji sesuai ketentuan baru. Pemahaman terkait pengupahan akan  mencegah kesalahpahaman sekaligus menjadi panduan jika upah yang diterima belum sesuai standar.

Bagi para pekerja, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan setelah UMP naik.
   

1. Cek Upah Minimum di Daerah Tempat Bekerja


Jangan langsung menggunakan angka UMP dari provinsi lain sebagai patokan. Pekerja perlu memastikan besaran UMP atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah tempatnya bekerja. 

Informasi tersebut dapat diperiksa melalui keputusan gubernur atau situs resmi pemerintah daerah.
 

2. Perhatikan Masa Kerja


Menurut ketentuan pengupahan, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman pengupahan. 

Artinya, kenaikan UMP tidak otomatis seluruh pekerja mendapatkan kenaikan gaji dengan persentase yang sama.
   

3. Bandingkan dengan Slip Gaji


Setelah ketentuan upah minimum berlaku, pekerja dapat memeriksa slip gaji dan membandingkannya dengan aturan yang ditetapkan. Jika merasa upah belum sesuai, kumpulkan dokumen pendukung seperti kontrak kerja, slip gaji, dan bukti pembayaran. 

Pekerja dapat terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan atau meminta penjelasan kepada bagian HR atau payroll perusahaan.


4. Laporkan Jika Upah Tidak Sesuai Aturan


Apabila persoalan belum terselesaikan, pekerja dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Lapor Menaker di lapormenaker.kemnaker.go.id. Caranya, masuk menggunakan akun SIAP KERJA, pilih menu laporan, kemudian isi formulir pengaduan dan lampirkan bukti pendukung.

Kemnaker mengingatkan pelapor agar merespons pesan atau telepon dari admin maupun pengawas ketenagakerjaan. Jika tidak ada respons dalam tujuh hari kalender, laporan dapat ditutup. (Wisa Irena Br Sitepu)

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan