Ilustrasi pekerja di DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Ilustrasi pekerja di DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

UMP Jakarta 2027 Naik 7,1%, Berapa Gaji Minimum Pekerja Sekarang?

Annisa ayu artanti • 20 November 2026 12:07
Ringkasnya gini..
  • UMP Jakarta 2027 naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941, bertambah Rp407.065 dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
  • Penetapan UMP Jakarta 2027 melibatkan pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha melalui pembahasan tiga hari.
Jakarta: Pekerja di Jakarta akan menerima kenaikan upah minimum pada 2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut setara Rp407.065 dari UMP Jakarta 2026 yang tercatat sebesar Rp5.729.876. 

Persentase kenaikan tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP pada tahun sebelumnya yang sebesar 6,1 persen.

"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," ujar Pramono, di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, dikutip dari Berita Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
   

Pramono Sebut Penetapan UMP Jakarta 2027 Ambil Jalan Tengah


Pramono menjelaskan, penetapan besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan panjang bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha.

"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.

Penetapan angka UMP ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

Dalam menetapkan angka UMP, Pemprov DKI berpegang teguh pada regulasi pengupahan yang berlaku. Pemprov DKI, kata Pramono, berperan sebagai penengah dalam merumuskan komponen-komponen perhitungan.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju," tuturnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan