Survei Bank Dunia memprediksi indeks inklusi keuangan akan mencapai 68,52 persen pada 2070, sedangkan untuk Indonesia ada pada angka 48,86 persen. Menurut Sri Mulyani, indikator ini menyoroti kebutuhan untuk mempercepat inklusi keuangan secara global, sehingga ini juga menjadi salah satu fokus dalam Presidensi G20 Indonesia.
"Selama masa kepresidenan Indonesia kami memasukkan pilar satu yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan yang inklusif dalam agenda inklusi keuangan. Ini juga akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan usaha kecil/menengah," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat, 3 Desember 2021.
Ia menambahkan, melalui kemitraan global untuk inklusi keuangan pada kepresidenan Indonesia di G20 pada 2022, pemerintah akan memfokuskan pada tiga hal. Pertama adalah kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital, mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital.
"Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik kepada individu maupun usaha kecil menengah," ungkap dia.
Kedua, pilihan kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada usaha kecil menengah yang akan mencakup layanan keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil dan menengah.
Ketiga, implementasi kebijakan dengan baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi usaha kecil dan menengah. Pilar ini akan mencakup harmonisasi usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat, termasuk juga mengenai perlindungan konsumen dan literasi keuangan.
"Kita perlu memperkuat sistem perlindungan konsumen untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, meningkatkan kesadaran lembaga keuangan, dan tentang pentingnya perlindungan konsumen pada akhirnya kita ingin mencapai peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News