Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo - - Foto: dok Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo - - Foto: dok Bank Indonesia

BI Tegaskan Tak akan Mengontrol Devisa

Ekonomi cadangan devisa bank indonesia devisa negara
Husen Miftahudin • 01 April 2020 15:45
Jakarta: Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak akan mengontrol devisa. Bank sentral hanya mendapat kelonggaran dalam mengelola lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia.

Kebijakan itu seiring perluasan kewenangan yang diberikan kepada bank sentral dalam penanganan krisis ekonomi dan keuangan domestik imbas merebaknya virus korona (covid-19). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.
 
Beleid itu terkait tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 
"BI diberikan kewenangan mengenai pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi penduduk Indonesia. Ingat, ini bukan kontrol devisa, Indonesia tidak akan menerapkan kontrol devisa," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam telekonferensi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tentang stimulus ekonomi, Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perry menyatakan Indonesia masih butuh investasi asing dalam membiayai berbagai macam produksi dan kegiatan yang dilakukan di dalam negeri, sehingga BI tak akan menerapkan kontrol devisa. Karenanya kebijakan bebas lalu lintas bagi investor asing tetap berlaku.
 
"Yang ada di sini adalah capital flows management, pengelolaan lalu lintas devisa dan hanya berlaku untuk penduduk apabila diperlukan. Bentuknya bisa kewajibakn eksportir untuk mengkonversi dolarnya kepada rupiah," ungkapnya.
 
Mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sebenarnya mengatur setiap penduduk untuk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun dalam Perrpu ini memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa penduduk tersebut.
 
"Di dalam Perppu ini bila diperlukan memberikan kewenangan kepada BI untuk lalu lintas devisa yang hanya berlaku untuk penduduk. Tidak bagi inevstor asing dalam hal untuk kewajiban konversi dolar kepada rupiah," ucap dia.
 
Perry mengakui saat ini pihaknya belum berencana mengimplementasikan perluasan yang diberikan pemerintah kepada Bank Indonesia tersebut. Namun adanya kewenangan itu sebagai antisipasi bila sewaktu-waktu kondisi mengharuskan kebijakan itu dilakukan sehingga BI memiliki wewenang yang berlandaskan hukum.

 
"Covid-19 ini adalah pandemi global, berdampak bagi kesehatan, kemanusaian, dan dunia usaha. Tentu saja perlu langkah-langkah antisipatif. Tentu saja sangat berisiko kalau kita baru melakukan langkah setelah terjadi, setelah kemudian kasus-kasus kesehatannya meningkat pesat," tutup Perry.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif