Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI

OJK Keluarkan Paket Stimulus Lanjutan Industri Keuangan Nonbank

Ekonomi ojk Virus Korona industri keuangan non bank (iknb)
Husen Miftahudin • 30 Mei 2020 09:46
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor industri keuangan nonbank demi menjaga kinerja dan stabilitas industri asuransi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi virus korona (covid-19).
 
Paket stimulus lanjutan tersebut diberikan dengan menyesuaikan pelaksanaan teknis pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dan kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan debitur LKM yang terkena dampak penyebaran covid-19. Kebijakan ini ditetapkan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
 
"Dan menjaga kualitas pinjaman kepada nasabah usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah. Pelaksanaannya pun tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan menghindari moral hazard," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu, 30 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk PAYDI, OJK telah menyampaikan Surat Edaran (SE) kepada pengurus asosiasi dan pemimpin perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal ini regulator telah memberikan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah.
 
Penyesuaian dimaksud dengan memperkenankan skema pemasaran PAYDI menggunakan media komunikasi jarak jauh. Tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik seperti video conference, video call, atau kombinasi dari media tersebut.
 
Selain itu OJK juga memperkenankan tanda tangan basah terhadap surat pernyataan dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
"Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI ini bersifat sementara dan mulai berlaku sejak 27 Mei 2020 sampai dengan penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah," jelas Riswinandi.
 
Sementara itu, ungkapnya, paket stimulus kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan LKM ditujukan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah dan usaha skala mikro dalam pembayaran kewajiban kepada LKM serta menjaga keberlangsungan kinerja LKM.
 
Kebijakan bagi LKM tersebut terdiri dari perpanjangan 10 hari kerja dari batas waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan empat bulanan dan bukti pengumuman laporan keuangan untuk periode April 2020.
 
Lalu pemberian restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19. Kemudian kualitas pinjaman atau pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Penerapan restrukturisasi untuk debitur yang terkena dampak covid-19 berlaku sampai dengan enam bulan.
 
Restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan debitur LKM tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain, adanya permohonan restrukturisasi dari debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19.
 
Selanjutnya, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari LKM. Penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan prinsip syariah bagi LKM Syariah.
 
"OJK mengharapkan kebijakan ini bisa menjaga kinerja LKM dapat terus bertahan dan bertumbuh dalam melayani usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah dalam kondisi pandemi covid-19," tutup Riswinandi.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif