“ADB menyediakan setidaknya USD80 miliar dalam pendanaan iklim dari 2019 hingga 2030 secara kumulatif,” kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam International Climate Change Conference (ICCC), Kamis, 22 Juli 2021.
Asakawa menuturkan dana tersebut digunakan untuk membantu negara berkembang yang merupakan anggota dalam upaya mencapai net zero emission dan pembangunan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Asia Pasifik lanjutnya bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen emisi gas rumah kaca global dan pada saat yang sama kawasan ini juga sedang menghadapi dampak perubahan iklim.
Adapun beberapa langkah respons negara anggota dalam menanggulangi hal itu adalah dekarbonisasi secara cepat, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan ketahanan.
Di sisi lain, upaya tersebut membutuhkan kerja sama internasional serta keuangan publik dan swasta yang kuat terutama di tengah pandemi yang menyebabkan ruang fiskal terbatas.
“Menerapkan ini dalam keadaan saat ini akan menjadi tantangan terutama karena ruang fiskal yang terbatas yang dimiliki negara-negara anggota berkembang sebagai akibat dari pandemi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ADB berkomitmen untuk menyelaraskan operasinya dengan tujuan Perjanjian Paris dengan penyelarasan penuh terhadap sovereign operations pada 1 Juli 2023.
Kemudian untuk penyelarasan nonsovereign operations akan mencapai 85 persen pada 1 Juli 2023 dan 100 persen persen pada 1 Juli 2025. Tak hanya itu, ADB turut mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi dalam adaptasi dan ketahanan yang menghasilkan pembiayaan kumulatif sebesar USD9 miliar pada 2019 sampai 2024.
Selanjutnya, ADB juga bekerja sama dengan sponsor utama sektor publik dan swasta untuk mengembangkan energy transition mechanism (ETM) di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
"ETM memiliki potensi untuk membantu negara-negara berkembang anggota yang perlu mengurangi emisi gas rumah kaca mereka," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
