Jakarta: Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Teranyar, bank sentral bersama industri keuangan akan mengimplementasikan BI Fast.
"BI Fast yaitu infrastruktur pembayaran ritel dengan nilai sampai Rp250 juta yang terus menerus bekerja 24/7, serta merta, real time, dan dengan biaya yang murah Rp2.500 ke nasabah. Dari BI ke perbankan hanya Rp19," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2021 secara virtual, Rabu, 27 Oktober 2021.
Perry menyatakan bahwa BI Fast merupakan dedikasi Bank Indonesia bersama dengan industri keuangan untuk mengakselerasi digitalisasi ekonomi keuangan secara nasional. Adapun BI Fast ini direncanakan akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Desember 2021 dengan 22 bank calon peserta.
"Enam minggu kemudian atau minggu keempat Januari 2022, juga ada 22 bank lagi. Kami mengajak bank dan juga lembaga pembayaran non bank terus untuk semakin cepat mengimplementasikan BI Fast ini," harapnya.
Selain itu, BI juga terus memperluas fitur-fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tidak hanya dari sisi merchant present mode tapi juga customer present mode. Langkah ini ditujukan agar QRIS semakin banyak digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran, tidak hanya transfer tapi juga untuk transaksi-transaksi lainnya.
"Bahkan kami juga mulai mengujicobakan QRIS cross border dengan Thailand, dan ini semakin memperbanyak dan memperluas pembiayaan dan juga pembayaran ritel, tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Alhamdulillah 11,4 juta merchant yang sebagian besar UMKM sudah tersambung dengan platform digital nasional," beber dia.
Bank sentral bersama industri juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait dengan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah.
"Ini menunjukkan bagaimana eratnya sinergi antara pemerintah, BI, dan industri untuk bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk mendukung konsumsi dan juga kesejahteraan masyarakat," urai Perry.
Di bidang kebijakan internasional, BI juga mengakselerasi implementasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra utama. Hal ini dilakukan dengan penguatan sinergi bersama pemerintah, KSSK, perbankan, dan juga dunia usaha.
"BI Fast yaitu infrastruktur pembayaran ritel dengan nilai sampai Rp250 juta yang terus menerus bekerja 24/7, serta merta, real time, dan dengan biaya yang murah Rp2.500 ke nasabah. Dari BI ke perbankan hanya Rp19," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2021 secara virtual, Rabu, 27 Oktober 2021.
Perry menyatakan bahwa BI Fast merupakan dedikasi Bank Indonesia bersama dengan industri keuangan untuk mengakselerasi digitalisasi ekonomi keuangan secara nasional. Adapun BI Fast ini direncanakan akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Desember 2021 dengan 22 bank calon peserta.
"Enam minggu kemudian atau minggu keempat Januari 2022, juga ada 22 bank lagi. Kami mengajak bank dan juga lembaga pembayaran non bank terus untuk semakin cepat mengimplementasikan BI Fast ini," harapnya.
Selain itu, BI juga terus memperluas fitur-fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tidak hanya dari sisi merchant present mode tapi juga customer present mode. Langkah ini ditujukan agar QRIS semakin banyak digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran, tidak hanya transfer tapi juga untuk transaksi-transaksi lainnya.
"Bahkan kami juga mulai mengujicobakan QRIS cross border dengan Thailand, dan ini semakin memperbanyak dan memperluas pembiayaan dan juga pembayaran ritel, tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Alhamdulillah 11,4 juta merchant yang sebagian besar UMKM sudah tersambung dengan platform digital nasional," beber dia.
Bank sentral bersama industri juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait dengan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah.
"Ini menunjukkan bagaimana eratnya sinergi antara pemerintah, BI, dan industri untuk bersama-sama mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk mendukung konsumsi dan juga kesejahteraan masyarakat," urai Perry.
Di bidang kebijakan internasional, BI juga mengakselerasi implementasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra utama. Hal ini dilakukan dengan penguatan sinergi bersama pemerintah, KSSK, perbankan, dan juga dunia usaha.
BI juga memperluas dukungan kepada pemerintah dalam memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra utama melalui kantor-kantor perwakilan di berbagai negara.
9 negara jadi perluasan promosi investasi dan perdagangan RI:
- Jepang.
- Uni Emirat Arab
- Tiongkok.
- Australia
- Amerika Serikat.
- Inggris.
- Rusia.
- Bulgaria.
- Singapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
