Untuk membangun pasar uang yang modern dan maju, kebijakan bank sentral diarahkan pada tiga hal, yaitu mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat mengatakan ketiga kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian makroekonomi, yaitu menjaga stabilitas harga yang dicerminkan dari tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kemudian stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan inklusivitas termasuk peran UMKM yang pada akhirnya nanti tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi nasional menuju Indonesia Maju," ujar Donny dalam Taklimat Media Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 secara virtual, Jumat, 25 Juni 2021.
Adapun fokus pengembangan pasar uang di 2021-2022 untuk mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan mencakup penguatan kerangka pengaturan pasar uang dan implementasi Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching, khususnya pasar uang rupiah dan valas.
Sementara untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan percepatan pengembangan transaksi repurchase agreement (repo) dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), selain juga untuk menjawab tantangan global berupa G20 OTC Derivative Market Reform.
"Hal ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 yang telah diluncurkan pada 14 Desember 2020, guna mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pasar keuangan domestik," paparnya.
Donny menjelaskan, pengembangan instrumen repo tersebut sejalan dengan kebijakan bank sentral dalam melakukan reformulasi suku bunga kebijakan sejak 2016 menjadi BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRR) yang diikuti dengan penggunaan reverse repo Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen utama dalam Operasi Pasar Terbuka. Selain itu, pengembangan instrumen repo juga akan mendukung stabilitas sistem keuangan.
Sementara, pengembangan transaksi DNDF juga sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam memperkuat kebijakan stabilisasi untuk menjaga nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Instrumen DNDF merupakan salah satu strategi triple intervention BI dalam mengelola nilai tukar rupiah.
"Selain itu pengembangan pasar DNDF dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar sebagai salah satu instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar. Dalam implementasinya, repo dan DNDF akan dikembangkan untuk ditransaksikan pada Electronic Trading Platform (ETP) Multimatching System, dikliringkan melalui Central Counterparty (CCP). Khusus untuk transaksi DNDF juga akan dilaporkan melalui trade repository," urai dia.
Sebagai implementasi awal, ETP Multimatching System akan mulai diimplementasikan untuk transaksi Spot di pasar valas mulai kuartal III-2021. ETP Multimatching System adalah sistem yang bermanfaat untuk mendukung terciptanya pooling likuiditas dan pembentukan harga yang efisien dan transparan sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan transaksi repo, DNDF, dan transaksi di pasar uang lainnya.
Dengan ETP Multimatching System, ungkapnya, transaksi di pasar uang menjadi semakin modern dimana kuotasi harga dapat diakses oleh pelaku pasar secara transparan, dan pelaku transaksi dapat melakukan transaksi secara anonimus pada trading system.
"Pengembangan infrastruktur CCP juga terus berlanjut dan direncanakan akan dapat diimplementasikan pada akhir 2021. Selain repo dan DNDF, beberapa instrumen lain juga difokuskan untuk dapat dikliringkan melalui CCP," pungkas Donny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
