Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kemenkeu Sebut Pemenang Lelang Negara Dilindungi UU

Ekonomi Perbankan kasus hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Media Indonesia • 20 Juli 2020 15:34
Jakarta: Kementerian Keuangan menyatakan pelaksanaan lelang yang dijalankan sesuai ketentuan oleh negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilindungi oleh undang-undang. Secara hukum, pembeli lelang yang beriktikad baik pun akan dilindungi hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.
 
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Isa Rachmatawarta menyikapi buntut proses lelang aset debitur bermasalah Rita Kishore (Dirut PT Ratu Kharisma) versus Bank Swadesi pada 2011.
 
Kasus perdata tersebut berujung persoalan hukum di Bareskrim Polri.Sebanyak 20 mantan direksi, komisaris, maupun pegawai Bank Swadesi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) bank.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Secara hukum pembeli lelang yang beriktikad baik dilindungi hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Ini ditandai dengan mekanisme lelang dilakukan secara prosedural, jujur, dan terbuka," kata Isa, Senin, 20 Juli 2020.
 
Ia menjelaskan, dalam kasus lelang aset Rita Kishore yang diselenggarakan KPKNL Denpasar, lelang telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme lelang juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Lelang dan pencatatan obyek agunan melibatkan kantor pertanahan (BPN).
 
Terbukti, Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan bebas murni terhadap petugas KPKNL Denpasar Usman Arif Murtopo pada 2016. Usman Arif sempat menjadi terdakwa penyalahgunaan wewenang dalam menyelenggarakan lelang sebagaimana dilaporkan Rita Kishore ke Polda Bali.
 
"Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap penyelengaraan lelang KPKNL Denpasar ini," ujar Isa.
 
Kuasa hukum para tersangka, Fransisca Romana, memaparkan kasus bermula pada Maret dan Juni 2008. Saat itu, debitur PT Ratu Kharisma mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Swadesi sejumlah Rp10,5 miliar dengan agunan berupa tanah seluas 1.520 meter persegi (M2) di daerah Seminyak, Bali.
 
Baru membayar angsuran dan bunga sekitar Rp300 juta, debitur kemudian lalai atas kewajibannya. Tercatat sejak Juni 2009 debitur tidak lagi membayar bunga dan angsuran.
 
Setelah bank memberi tahu, memberi peringatan, hingga memutuskan kredit, debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya. Maka, bank memutuskan untuk melaksanakan lelang aset berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Peraturan Menteri Keuangan No 40 tahun 2006; dan Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Lelang dan Pencatatan Objek Agunan Melibatkan Kantor Pertanahan (BPN). Lelang diajukan ke KPKNL Denpasar.
 
Lelang kemudian dilakukan sebanyak lima kali. Pada proses lelang pertama hingga keempat tidak ada yang berminat atau tidak sesuai dengan ekpektasi pihak bank. Di lelang keempat debitur wanprestasi, melalui mediator, turut menawar dengan harga Rp5 miliar plus utang dihapus. Namun, permintaan itu ditolak pihak bank.
 
Pada lelang kelima barulah aset berupa tanah seluas 1.520 meter persegi (M2) di daerah Seminyak, Bali, itu akhirnya terjual. Nilai limit lelang jaminan sebesar Rp6,3 miliar.
 
Nilai tersebut berdasarkan Appraisal Independent PT Index Consultindo Penilai-Denpasar tertanggal 22 Desember 2009 dengan nilai Pasar Rp9,86 miliar, nilai likuidasi Rp6,01 miliar, dan Internal Memorandum No 01/RMD/KP.JKT/SB/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, tentang Permohonan Penurunan Limit Lelang dan Pelaksanaan Lelang Lanjutan (IV) atas jaminan Rita Kishore Pridhnani.
 
Namun, pihak Rita tidak puas dengan hasil lelang tersebut. Ia merasa nilai lelang jauh di bawah nilai pasar.
 
"Padahal pada lelang keempat, debitur sendiri melalui mediator menawar bahkan jauh lebih rendah nilai asetnya, yakni Rp5 miliar," kata Fransiska.
 
Setelah melalui proses panjang, dalam kurun waktu Maret hingga Juni 2011, pihak Rita membuat serangkaian laporan ke Polda Bali. Laporan pertama (Maret) ditujukan kepada petugas KPKNL Denpasar.
 
Baca:20 Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Perlindungan Hukum
 
KPKNL Denpasar dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan lelang. Lima tahun kemudian (2016) upaya hukum tersebut kandas lewat vonis bebas murni oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
 
Laporan kedua (Mei) dan ketiga (Mei) dilayangkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atas tuduhan pencurian dan pengrusakan. Kepala Pertanahan Kabupaten Badung juga dilaporkan dengan tuduhan penyalahgunaan dalam jabatan.
 
"Namun, kedua laporan ini tidak pernah berujung," kata dia.
 
Debitur kemudian membuat laporan keempat. Laporan ditujukan kepada 20 orang yang terdiri atas komisaris, direksi, dan karyawan Bank Swadesi. Mereka dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan tindak pidana perbankan sebagai dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.
 
Laporan ini sempat dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Polda Bali pada 2014. Namun, pada 2016, Rita memenangi gugatan praperadilan atas SP3 tersebut.
 
Alhasil, penyidikan dilanjutkan dengan pertimbangan hukum bahwa penentuan limit lelang dinilai terlalu rendah dari harga pasar. Sehingga, penyidik perlu mendalami adanya unsur kesengajaan dan benturan kepentingan dari para terlapor sebagai pemangku kepentingan.
 
Sejak 2018, kasus ditangani Bareskrim. Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri yang menangani perkara ini menetapkan 20 orang itu sebagai tersangka.
 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif