Ketua Dewan Komisioner OJK - - Foto: dok OJK
Ketua Dewan Komisioner OJK - - Foto: dok OJK

OJK Cari Cara Persiapkan Normalisasi Kebijakan Pascapandemi

Husen Miftahudin • 26 November 2021 20:18
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mencari cara dalam mempersiapkan normalisasi kebijakan atas efek pandemi covid-19. Adapun kunci utama otoritas fiskal, moneter, dan keuangan menuju normalisasi kebijakan pascapandemi yakni komunikasi yang memadai kepada publik.
 
"Hal tersebut untuk memperoleh pemahaman aspek vulnerability (kerentanan), menjaga stabilitas sistem keuangan, dan ekonomi sebagai prasyarat unwinding serta kemampuan kita dalam mengukur potensi contagion effect (efek penularan) secara global," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam siaran persnya, Jumat, 26 November 2021.
 
Menurut Wimboh, dalam masa pandemi, para pembuat kebijakan di seluruh dunia fokus untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan, mengubah, atau justru melakukan normalisasi kebijakan keuangan covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perekonomian global saat ini berada pada tahap pemulihan, sejumlah negara maju mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter yang berujung pada normalisasi kebijakan stimulus covid-19," paparnya.
 
Dia bilang, pelaksanaan normalisasi kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan secara global mengingat setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, khususnya kemampuan menangani pandemi. Kemudian penggunaan resep dalam pengelolaan perekonomian dan sektor keuangannya.
 
"Normalisasi kebijakan global berpotensi menyebabkan terjadinya limpahan lintas batas, terutama dari ekonomi negara maju yang akan berdampak pada perekonomian domestik," tutur Wimboh.

Sinergi antarlembaga dan otoritas keuangan

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah bersinergi dan koordinasi baik secara langsung maupun dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 
"Langkah preemptive dan forward looking ini penting menyikapi kondisi perekonomian melalui surveillance sektor keuangan dan dunia usaha untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang diberikan," ungkapnya.
 
Lebih jauh, Suahasil yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Kemenkeu mengatakan bahwa ketika sudah memiliki pemahaman yang baik, pemangku kepentingan dan otoritas dapat melakukan sinergi kebijakan.
 
"Tahun depan kita akan arahkan mendorong employment creation, termasuk mengoptimalkan peran intermediasi sektor jasa keuangan," pungkas Suahasil.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif