Menkominfo Johnny G Plate. Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo
Menkominfo Johnny G Plate. Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo

BPK Beri Rapor Kominfo Opini WTP 2021

Ade Hapsari Lestarini • 09 Agustus 2022 08:04
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali mendapatkan hasil penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Adapun hasil Opini WTP itu menjadi dasar untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
 
"Tentu saya berterima kasih kepada Anggota III BPK RI Bapak Profesor Achsanul Qosasi bersama seluruh tim BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kominfo 2021. Seperti disampaikan, Kementerian Kominfo mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan 97,8 laporannya telah ditindaklanjuti dan masih tersisa 2,2 persen yang harus kita selesaikan," jelas Menkominfo Johnny G. Plate, usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kominfo 2021, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, dikutip dalam laman Kominfo, Selasa, 9 Agustus 2022.
 
Menteri Johnny menjelaskan sisa laporan 2,2 persen yang akan diselesaikan itu banyak berkaitan dengan dokumen. Oleh karena itu, Menkominfo menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo untuk segera menindaklanjuti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"2,2 persen ini hampir setiap tahun sekitar angkanya segitu, tahun-tahun sebelumnya juga segitu, kementerian dan lembaga lain juga demikian. Jadi bukan hal yang tidak biasa, namun demikian terkait dengan akuntabilitas dan governance keuangan negara inilah yang menjadi perhatian. Saya tentu berharap tindaklanjutnya akan meningkatkan akuntabilitas dan governance pelaksanaan keuangan negara," ungkapnya.
 
Baca juga: Presiden: Predikat WTP Bukan Tujuan Akhir

Menurut Menkominfo, berbagai program dan kebijakan di Kementerian Kominfo sebetulnya perlu dilakukan dalam model atau skema tahun jamak. Namun, ada beberapa tuntutan situasi yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga hal itu dimasukkan sebagai program tahun tunggal.
 
"Akuntabilitas pelaporan itu sangat penting, sehingga dokumentasi dan prosedur tetap harus menjadi perhatian Kominfo untuk perbaikan-perbaikan laporan keuangan negara di tahun-tahun yang akan datang," ungkapnya.

Apresiasi BPK

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi memberikan apresiasi atas capaian Kementerian Kominfo yang kembali meraih Opini WTP untuk 2021. Menurut Anggota III BPK RI, Kementerian Kominfo merupakan salah satu institusi negara yang memiliki peran penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke tingkat desa.
 
"Terhadap hal yang dilakukan oleh Kominfo, karena Kominfo salah satu lembaga negara yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan peran komunikasi sampai ke tingkat desa, bagaimana rakyat bisa menerima internet bahkan fasilitas komunikasi sampai tingkat desa," jelasnya.
 
BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan desa di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan program-program Kementerian Kominfo, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
 
"Kami datang ke sana (berbagai desa di Indonesia yang telah terkover layanan BTS Kominfo), dan ada beberapa hal yang memang harus ditindaklanjuti oleh Kominfo. Tapi hasilnya kami berikan predikat yang bagus buat Kominfo terhadap hal yang sudah dilakukan, ini baru 1.000 BTS yang selesai nanti tahun depan akan dijalankan lebih lancar lagi. Selanjutnya, Kominfo ada 20 temuan yang harus ditindaklanjuti secepatnya dan ini menjadi tugas Pak Menteri sebagai penyelenggara negara," imbuhnya.
 
(AHL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif