Kepala Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur baru di IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Sesuai undang-undang, headquarter kami harus di ibu kota. Jadi kami akan pindahkan markas besar kami ke ibu kota baru," kata Purbaya di sela-sela Bloomberg CEO Forum yang diselenggarakan menjelang KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat, 11 November 2022.
Ia mengungkapkan rencana investasi tersebut telah dimasukkan ke anggaran untuk 2023. Selain aset infrastruktur, sebagian besar pegawai LPS juga akan dipindahkan ke IKN.
Namun, Purbaya menyebutkan sampai saat ini LPS belum mendapat kepastian apakah akan diberikan lahan di IKN. "Kami masih menunggu tanahnya dapat atau tidak, tetapi dengan uang sebesar itu seharusnya pejabat IKN cukup tergoda lah," kata dia.
| Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Diyakini Ciptakan Pertumbuhan yang Aman dan Merata |
Proses pemindahan IKN telah dimulai sejak dimasukkannya proyek bernilai Rp466 triliun itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pemerintah pun mengimplementasikan pembangunan IKN tanpa meninggalkan beban berat pada anggaran negara, karena komposisi pembiayaan IKN sebanyak 20 persen dari APBN dan 80 persen dari investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi menekankan IKN akan menjadi showcase atau ruang pamer transformasi Indonesia.
IKN yang ditargetkan rampung pada 2045 juga akan sejalan dengan pembangunan menuju cita-cita Indonesia Maju pada 2045. Pada 100 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lima besar dunia. Pada 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan sebesar USD23.119 per kapita.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
