Salah satunya sektor perbankan. Sektor ini di 2023 akan menghadapi banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari kenaikan suku bunga acuan, serta kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak covid-19 akan berakhir pada Maret 2023.
"Kemudian berlakunya berbagai kebijakan terkait dengan GWM, ATMR, dan countercyclical buffer yang mensyaratkan perbankan untuk memperkuat profitabilitas, permodalan dan kualitas bisnis," jelas Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, Kamis, 24 November 2022.
| Baca juga: Kolaborasi Stakholder Mudahkan Pekerja Informal Punya Rumah Layak |
Untuk menghadapi tantangan tersebut, perseroan telah menyiapkan enam usulan inisiatif jangka pendek 2023. Enam usulan tersebut yakni:
- Penerapan suku bunga tertentu untuk setiap kelompok desil penghasilan (desil 4-5:5 persen, desil 6-8: 7 persen).
- Penyesuaian masa subsidi KPR menjadi 10 tahun.
- Pemfokusan kuota FLPP ke Bank Fokus Perumahan.
- Pemberian subsidi premi asuransi.
- Percepatan kepesertaan Tapera.
- Piloting KPR MBR Informal.
Ketiga, untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat memiliki rumah, manajemen juga memperkenalkan skema KPR Rent To Own untuk MBR Informal dengan tenor maksimal 30 tahun. Skema ini memugkinkan nasabah menyewa rumah terlebih dulu untuk kemudian diubah menjadi hak milik.
Keempat, KPR dengan Skema Staircasing Share Ownership (SSO), yakni KPR Subsidi dengan skema kepemilikan secara bertahap. Kelima, BTN juga juga berharap ada penugasan khusus kepada pihak asuransi oleh pemerintah untuk subsidi tarif premi asuransi KPR.
"Kami berharap, usulan yang digulirkan BTN tersebut bisa diterima oleh pemerintah, sehingga bisa lebih menggairahkan sektor pembiayaan perumahan," tegas Haru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
