Per Juli 2020, NPL gross sebesar 3,22 persen atau naik signifikan bila dibandingkan dengan posisi Juli 2019 yang hanya sebesar 2,55 persen. Kenaikan NPL akan berimbas pada industri jasa keuangan. Karenanya, pemerintah harus mencari potensi lain yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko.
"Pemerintah melihat potensi ke depan ini perlu dimitigasi risikonya dengan memperkuat kebijakan-kebijakan yang ada. Ini yang ingin saya soroti," ujar Iskandar dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL gross pada Juli 2020 sebesar 3,22 persen atau naik dari posisi Juni 2020 sebesar 3,11 persen. Sementara itu, NPL net Juli 2020 turun tipis menjadi 1,12 persen dari posisi Juni 2020 yang sebesar 1,13 persen.
Sedangkan pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 tercatat sebesar 1,04 persen (yoy), turun dibandingkan posisi Juli 2020 yang tumbuh sebanyak 1,53 persen (yoy). Di sisi lain Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi sebesar 11,64 persen (yoy) pada Agustus 2020.
Menurut Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo, perlambatan kredit disebabkan oleh adanya reformasi sistem keuangan, utamanya rencana amendemen Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI). Kondisi ini memengaruhi para pelaku pasar sehingga melakukan wait and see.
"Kalau ikuti statement Gubernur BI dan besok akan dilakukan RDK (Rapat Dewan Komisioner) OJK, Agustus memang mengalami perlambatan (kredit). Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, Perppu dan amandemen ini membuat pelaku pasar wait and see," tutup dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
