Gedung OJK. FOTO: OJK
Gedung OJK. FOTO: OJK

OJK Perpanjang Stimulus Covid-19 Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Husen Miftahudin • 07 Januari 2022 09:33
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan stimulus covid-19 di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal itu setelah mencermati perkembangan pandemi covid 19 yang diperkirakan masih terus berlangsung dan memberikan dampak negatif bagi debitur dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) yang berpotensi mengganggu kinerja LJKNB.
 
Perpanjangan stimulus tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
 
"Dengan terbitnya POJK 30/POJK.05/2021 ini, maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang hingga 17 April 2023 dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022," jelas Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo, dalam siaran persnya, Jumat, 7 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anto menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga momentum perbaikan dan stabilitas kinerja LJKNB, serta untuk menghindari potensi gejolak pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 bagi LJKNB.
 
"Peraturan baru ini juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan," terangnya.
 
Dalam POJK 30/2021 ini terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi pengaturan dari yang sebelumnya diatur dalam POJK 14/POJK/05/2020 dan POJK 58/POJK.05/2020, antara lain mencakup:

a. Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada OJK dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:

  1. Selama lima hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, kuartal, dan semesteran.
  2. Selama 10 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan.
  3. Selama satu bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan.

b. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:

  1. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama LJKNB dengan tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK atau media video conference.
  2. OJK dapat meminta calon pihak utama LJKNB untuk melakukan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK dalam kondisi tertentu.

c. Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:

  1. Nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak sebesar Rp10 miliar.
  2. Memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan di bawah Rp50 juta).
  3. Dilakukan pengecekan terhadap kelayakan debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
  4. Dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur.

d. Ketentuan Valuasi Aktuaria Dana Pensiun Pemberi Kerja:

Dalam hal hasil valuasi aktuaria periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti mempunyai kualitas pendanaan tingkat ketiga, dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dapat tidak melakukan valuasi aktuaria pada tahun 2021, sepanjang memenuhi kriteria:
  1. Memiliki rasio solvabilitas paling rendah 80 persen.
  2. Usulan iuran tambahan dari valuasi aktuaria periode 31 Desember 2020 telah disetujui untuk dibayarkan oleh pendiri DPPK.
  3. Adanya surat pernyataan pendiri DPPK bersedia untuk menambah pendanaan apabila diperlukan agar DPPK dapat memenuhi seluruh kewajibannya.

e. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech lending) dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penerima pinjaman yang terkena dampak covid-19 kepada pemberi pinjaman, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman.

"Selain itu, Penyelenggara menyampaikan laporan restrukturisasi pinjaman kepada OJK secara bulanan sesuai format dalam POJK ini," tutup Anto.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif