"Dalam jangka pendek ada tiga inisiatif yang perlu diprioritaskan. Pertama, untuk mencapai target 12 juta merchant QR Indonesia standart, karena sebagian besar adalah UMKM. Sehingga, mendukung inklusi ekonomi dan keuangan dalam digital keuangan Indonesia," ujar Perry dalam pemaparan virtual, yang dikutip dari Mediaindonesia.com, Rabu, 30 Juni 2021.
Kedua, lanjut Perry, dalam waktu dekat BI akan meluncurkan standardisasi open application programming interface. Hal ini sangat penting untuk memperkuat interlink service (API) layanan jasa pembayaran dari digital banking dan fintech.
"Kami sudah menerima masukan dari industri. Bahkan antara BI dan ASPI sudah merumuskan bersama standar API. Kami dalam proses untuk finalisasi," imbuhnya.
Ketiga, yakni menyukseskan regulatory reform dalam penguatan industri sistem pembayaran. Pihaknya akan mengeluarkan peraturan pembayaran integrasi ekosistem ekonomi keuangan secara end-to-end.
Saat pandemi covid-19, ekonomi keuangan digital menunjukkan peningkatan. Misalnya, transaksi uang elektronik pada Mei 2021 sebesar Rp23,7 triliun, atau tumbuh 57,4 persen. Kemudian pada digital banking, volume transaksi tumbuh 56,5 persen mencapai 601,2 juta transaksi, dengan nilai transaksi e-banking sebesar Rp3117,4 triliun.
Selain itu, transaksi QR Indonesia standart juga tumbuh pesat sebesar 210,4 persen dan nilai transaksinya naik 307,9 persen.
Pada kesempatan sama, Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menyebut dalam setahun terakhir jumlah transaksi digital yang menggunakan LinkAja mencapai Rp1,4 miliar. Adapun pengguna aktif mencapai 71 juta atau naik 43 persen.
"LinkAja telah menggandeng 1,1 juta UMKM, 750 pasar tradisional, 240 layanan moda transportasi, memfasilitasi 1,7 juta penerima kartu prakerja, berada di 400 ribu merchant nasional dan melayani 7,5 ribu online marketplace," jelas Haryati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
