Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso - - Foto: Medcom/ Husen Miftahudin
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso - - Foto: Medcom/ Husen Miftahudin

Kinerja Sektor Keuangan Kala Pendami Lebih Terjaga Ketimbang Krisis 1998

Ekonomi OJK Kredit Industri Keuangan Krisis Ekonomi
Husen Miftahudin • 27 Agustus 2020 16:51
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kinerja sektor jasa keuangan di tengah pandemi covid-19 jauh lebih terjaga dibandingkan dengan krisis moneter pada 1997-1998. Hal ini lantaran kebijakan ekonomi yang diambil lebih cepat dimitigasi (preemptive).
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan sebelum terjadi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), pihaknya sudah melakukan langkah preemptive dengan dengan menangani pasar modal melalui sejumlah kebijakan seperti menerapkan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit bila ada penurunan pasar saham sebanyak lima persen hingga pembelian kembali (buyback) saham oleh emiten tanpa melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu.
 
"Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan mulai daritrading halt, pembelian saham tanpa RUPS bagi emiten yanglisted, dan bermacam-macam itu dilakukan supaya volatilitasnya tidak terlalu dalam, dan sekarang sudah mulai kembali (normal)," ujar Wimboh dalam telekonferensi Perkembangan Kebijakan OJK dan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, OJK juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi tekanan perlambatan aktivitas ekonomi yang dialami oleh para pelaku usaha. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi krisis moneter pada 1997-1998.
 
"Pada kondisi 1997-1998 kita telat, menunggu dulu nasabahnya bangkrut. Bahkan dulu ada kebijakan yg kami juga sangatsurprise(kaget) karena suku bunga ditarik menjadi tinggi, yang tadi nasabah ini sakitnya hanya flu tapi malah menjadi betul-betul kolaps, dan akhirnya menjadimassivedefaults," jelasnya.
 
Namun pada saat pandemi, nasabah yang tak mampu membayarkan utang pinjamannya tidak langsung dikategorikan sebagai default atau gagal bayar. Melalui kebijakan restrukturisasi kredit lewat Peraturan OJK (POJK) 11/2020, OJK bersama-sama dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya memberikan sejumlah stimulus dan insentif agar bisa kembali bangkit dan dapat memulihkan ekonomi.
 
Upaya tersebut membuahkan hasil, utamanya terhadap kinerja sektor keuangan yang tetap terjaga. Bahkan, saat ini rasio kredit bermasalah ataunon-performing loan(NPL) masih dalam batas wajar sebesar 3,22 persen pada Juli 2020 atau di bawah batas threshold sebesar lima persen.
 
"Sekarang ini oke, semua tertata, NPL oke. Ini tidak dilakukan pada saat krisis 1997/1998 yang pada waktu itu justru bank-nya menjadi kolaps karena kita restrukturisasi setelah mengkategorikan kreditnya default, ini berat," tukas Wimboh.
 
Kondisi likuiditas perbankan juga masih terjaga dengan baik. Bahkan suku bunga simpanan dan kredit terus mengalami penurunan imbas berbagai relaksasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Hal ini berbeda dengan langkah dan kebijakan yang dilakukan pada saat krisis moneter pada 1997/1998.
 
"Jadi kalau tadi sampai ada yang menyebarkan hoaks karena pikirannya diilhami seperti kondisi 1997-1998, itu totally salah. Barusan tadi saya video conference dengan IMF (Dana Moneter Internasional) di Washington DC. Saya jelaskan betul arsitek kita tentang penanganan krisis covid ini-19. Mereka sangat apresiasi dansurprise, ternyata kita sudah melakukan dengan baik dan hasilnya adalahfinancial sectorsekarang ini stabil, likuiditasnya juga terjaga," tutup Wimboh.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif