Ilustrasi aset kripto. Foto: AFP/Ina Fassbender.
Ilustrasi aset kripto. Foto: AFP/Ina Fassbender.

Rencana Pendirian Bursa Kripto Dipertanyakan, Ini Alasannya

Ade Hapsari Lestarini • 02 Juli 2021 19:33
Jakarta: Pemerintah akan membuka bursa kripto di Indonesia pada akhir 2021. Penyediaan sistem atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi aset kripto itu pun sedang digodok Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
 
Kepala Bappebti Wisnu Wardhana pun berharap bursa cryptocurrency ini nantinya akan menjadi wadah untuk mengawasi transaksi perdagangan mata uang kripto yang terus mengalami peningkatan signifikan.
 
Namun, rencana pendirian bursa kripto ini dipertanyakan. Melansir akun YouTube Komisi VI DPR RI, Jumat, 2 Juli 2021, anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bappebti pun menyoroti dua hal soal aset kripto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pertama terkait definisi penamaan. Dia mengatakan sempat berdiskusi dengan rekan-rekannya di pasar modal, yang menganggap kripto adalah bagian dari aset dan seharusnya diperdagangkan di pasar modal.
 
"Karena ada kesalahan definisi dari Bappebti yaitu menggunakan dengan nama aset, bukan komoditi. Harusnya komoditi kripto. Kalau seandainya itu masuknya ke komoditi kripto, maka orang-orang pasar modal, ini hanya layak diperdagangkan di Bappebti atau Bursa Berjangka," ujar dia.
 
Kedua, terkait Digital Future Exchange (DFX) yang akan menjadi bursa aset kripto. Poin yang disorotinya adalah saat ini Indonesia sudah mempunyai dua bursa komoditas, yaitu Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange/ICDX).
 
"Sekarang eranya integrasi. Ini sudah ada dua, mau mendirikan satu lagi, dan bursa ini hanya memperdagangkan satu komoditi yaitu kripto. Bahkan aset kripto ini masih diperdebatkan, dari BI, juga pasar modal," lanjut dia.
 
Nusron menyebut sejauh ini dari aspek filosofi dan regulasi aset kripto masih terjadi tarik-menarik antar sejumlah stakeholder. Misalnya saja PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lebih menganggap aset kripto sebagai modal dan bukan komoditas, sehingga selayaknya berada di bawah pengawasan BEI.
 
Sementara Bank Indonesia (BI) lebih menggarisbawahi pemakaian istilah cryptocurrency, sehingga lebih memaknai aset kripto sebagai alat pembayaran sehingga harus tunduk dalam pengawasan dan peraturan BI.
 
Maka dari itu, dia mengusulkan kepada Kepala Bappebti Wisnu Wardhana, karena aset kripto masih semu, sebaiknya tidak terburu-buru dan gegabah ingin membuat bursa baru.
 
"Saya mengusulkan bursa yang sudah ada yaitu BBJ dan ICDX itu yang dioptimalkan. Karena kinerja bursa butuh kriteria yang panjang. Jadi kalau bisa, bursa yang ada dioptimalkan," tegasnya.
 
Nusron pun mempunyai alasan terkait usulannya tersebut. Yakni pertama kredibilitas, kedua regulasi masih volatile, dan ketiga barang yang diperdagangkan hanya satu komoditi.
 
"Jadi kenapa harus membuat bursa baru, yang itu mempertaruhkan dan sifatnya masih dipertanyakan," pungkasnya.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif